Minggu, 21 Juli 2019 | 09:05 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Selasa, 14 Agustus 2018 16:02

Asosiasi Shipowners Kompak Perjuangkan Beyond Cabotage

Translog Today
Angkutan Laut Indonesia (translogtoday)

JAKARTA - Pada tanggal 9 Agustus 2018, Indonesian National Shipowners' Association (INSA), asosiasi tempat berkumpulnya para pemilik kapal (shipowners) di Indonesia, genap berusia 51 tahun.

Dua asosasi pengusaha pelayaran yakni Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dengan Ketua Umum Carmelita Hartoto dan Perkumpulan INSA dengan Ketua Umum Johnson W. Sutjipto sama-sama memperkenalkan keberhasilan program-programnya.

Ketua Umum Perkumpulan INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan sejak ulang tahun yang ke-50 pada tahun lalu, sejumlah program kerja Perkumpulan INSA telah berhasil diperjuangkan.

Pertama, mendorong terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Angkutan Ekspor dan Impor tertentu pada Desember 2017.

Meskipun implementasinya ditunda hingga Mei 2020 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 tahun 2018, akan tetapi ketentuan tersebut masih terus diperjuangkan untuk dapat dilaksanakan dengan cara memberikan masukan secara terus menerus kepada pemerintah.

Kedua, mendorong diserahkannya kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kewenangan statutoria kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 249 tahun 2018 tentang Penunjukan BKI untuk Melaksanakan Survey dan Sertifikasi Statutoria pada Kapal Berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri yang dilaksanakan mulai Februari 2018.

Ketiga dan yang terbaru adalah dikeluarkannya perairan Indonesia, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok dari daftar perairan yang tergolong rawan perang atau war risk oleh Joint War Committee (JWC) London sejak April 2018.

Sementara itu, dikutip dari www.insa.or.id, Carmelita Hartoto, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengatakan berbagai upaya telah dilakukan INSA untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional seperti telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Niaga Nasional yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Meme menjelaskan INSA juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional dengan memperluas pangsa pasarnya di sektor angkutan laut luar negeri atau yang dikenal dengan Beyond Cabotage.

Upaya yang dilakukan INSA mendapat respon positif dari pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Meskipun kebijakan tersebut akhirnya ditunda dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 tahun 2017.

  (aji/hlz)


Komentar