Selasa, 25 September 2018 | 10:32 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Freight/Cargo
Rabu, 15 Agustus 2018 07:13

APBMI: Biaya Sharing ke BUP Agar Sesuai Kondisi Pelabuhan

Aidikar M. Saidi
Ketua Umum APBMI Muhammad Fuadi (Translogtoday/ams)

JAKARTA -

APBMI mengusulkan agar sharing untuk BUP (Badan Usaha Pelabuhan) dimasukkan ke dalam komponen tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan), agar biaya sharing yang selama ini dibebankan kepada cargo owner menjadi resmi atau legal.

Pemerintah diminta menetapkan persentase biaya sharing untuk BUP atau PT Pelabuhan Indonesia sebagai pemegang konsesi sesuai dengan kondisi pelabuhan setempat. 

"Jadi persentase sharing itu diharapkan tidak sama setiap pelabuhan," ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Muhammad Fuadi kepada Translogtoday, Selasa (14/8/2018).

Menurut dia, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai pengganti KM 35 Tahun 2007 mengenai pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan.

Pengganti KM 35 itu sudah dipersiapkan melalui kerja sama asosiasi penyedia dan pemakai jasa pelabuhan dengan Ditjen Perhubungan Laut. 

Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga kini belum menandatangani keputusan itu mengingat 2018 adalah tahun politik, sehingga takut menimbulkan gejolak.

“APBMI setuju dengan evaluasi tarif di pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik,” kata Fuadi. 

Pasalnya, sharing Perusahaan Bongkar Muat (PBM) sudah dipastikan tidak akan mampu menanggung biaya sharing ke BUP karena besaran keuntungan PBM sudah diatur dalam komponen tarif kesepakatan hanya 20%, sedangkan biaya di atas 40%. 

Dia mengakui bahwa komponen sharing sebesar itu tidak diatur dalam komponen tarif kesepakatan, sehingga biaya yang timbul untuk sharing di Pelabuhan Tanjung Priok selama ini dibebankan kepada pemilik barang.

Fuadi menyampaikan hal itu menanggapi permintaan Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) agar pemerintah mengevaluasi semua tarif jasa pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik di pelabuhan.

"Masalah tarif merupakan salah satu penyebab utama tingginya biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, untuk menurunkan biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, semua ketentuan dan besaran tarif harus segera dievaluasi. Soalnya, tarif saat ini tidak lagi mengakomodasi kondisi perekonomian yang serba efisien.

Menurut Widjojanto, ada tarif yang harus diturunkan seperti tarif OPP/OPT karena dengan tarif sekarang ternyata PBM mampu membayar sharing kepada Pelindo II sebesar 45%. Padahal dalam tarif kesepakatan tidak ada komponen sharing dan keuntungan PBM  hanya di bawah 20%.

"Artinya tarif tersebut ada yang tidak benar atau terlalu tinggi. Jadi tidak masuk akal untungnya di bawah 20%, membayar sharing ke Pelindo II 45%," tuturnya.

Hal ini, menurut dia, salah satu contoh tarif yang harus dievaluasi, masih banyak lagi tarif yang harus diturunkan seperti tarif progresif yang tidak membuat efek jera pemilik barang. “Ada juga tarif yang harus dinaikkan dan yang harus dipertahankan,” ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar