Selasa, 25 September 2018 | 11:02 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Angkutan Darat
Jumat, 31 Agustus 2018 19:38

Transportasi Non-PSO Wajib Gunakan B20 Mulai 1 September

Translog Today

JAKARTA -

Pemerintah memperluas penerapan kewajiban pencampuran biodiesel 20% dalam bahan bakar minyak jenis solar atau B20 mulai 1 September 2018, terutama di sektor transportasi non-public service obligation (PSO), industri, pertambangan, dan kelistrikan. 

Dengan demikian, mulai 1 September 2018 diharapkan tidak ada lagi peredaran solar tanpa pencampuran biodiesel (B0) di pasaran sebab keseluruhannya akan diganti dengan B20. Ke depan, B0 hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, apabila Badan Usaha BBM tidak melakukan pencampuran dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME (fatty acid methyl ester) ke BU BBM, akan dikenakan denda yang cukup berat, yaitu Rp6.000 per liter. 

“Kewajiban pencampuran bahan bakar solar dengan B20 telah dimulai sejak 2016, tetapi penerapannya belum optimal. Maka, acara ini diharapkan menjadi titik tolak pemanfaatan biodiesel 20% di semua sektor secara menyeluruh,” kata Darmin dalam acara Peluncuran Perluasan Mandatori B20, Jumat (31/8/2018). 

Melalui optimalisasi dan perluasan pemanfaatan B20 ini, dia berharap bisa menghemat sekitar US$2 miliar dalam sisa 4 bulan terakhir 2018. “Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Salah satu penyebab besarnya defisit neraca perdagangan hingga mencapai USD1,1 miliar saat ini adalah tingginya impor migas hingga lebih dari US$5 miliar. Adapun, sektor non-migas masih memberikan angka positif. Defisit neraca perdagangan ini berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. 

Darmin menjelaskan, mekanisme pencampuran B20 akan melibatkan BU BBM yang menyediakan solar dan BU BBN yang bersumber dari CPO (crude palm oil). 

Beberapa pengecualian B20, terutama bagi pembangkit listrik yang menggunakan turbin aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), dan perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Dalam pengecualian tersebut digunakan B0 setara Pertadex.

Pemerintah juga akan terus mengupayakan perbaikan teknologi, infrastruktur, serta penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) produk biodiesel. 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan B20, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) telah memperkenalkan Call Center 14036, yang memberikan layanan Customer Care terhadap penggunaan B20 sehingga apabila terdapat keluhan tentang B20 dapat disampaikan ke nomor tersebut.

Pada acara peluncuran tersebut, Darmin didampingi oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno, perwakilan Menteri ESDM dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, melakukan pengisian BBM B20 ke kendaraan truk dan bus sebagai simbol perluasan mandatori B20 ke semua sektor. (hlz/hlz)


Komentar