Selasa, 25 September 2018 | 10:06 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Sabtu, 01 September 2018 12:21

Aturan Kelaikan Petikemas Diterapkan Secara Penuh Mulai Awal 2019

Translog Today

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan akan mengimplementasikan secara penuh aturan kelaikan petikemas dan berat kotor petikemas terverifikasi mulai awal 2019 guna memperkuat daya saing ekspor barang.

Aturan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor peti Kemas Terverifikasi yang terbit pada 4 Juni 2018. 

“Dengan terbitnya PM No 53/2018, Kemenhub punya waktu sekitar 6 bulan untuk mensosialisasikan kepada semua stakeholderspelayaran. Dengan demikian, pada awal 2019 peraturan ini sepenuhnya akan diimplementasikan,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Dwi Budi Sutrisno, Jumat (31/8/2018).

Dia mengatakan kelaikan petikemas sangat penting karena menopang daya saing, khususnya ekspor. Pasalnya, barang yang dikirim menggunakan petikemas tidak laik, seperti rusak dan tidak steril, bisa ditolak masuk ke negara tujuan.

Dwi Budi menjelaskan, aturan itu berlaku bagi petikemas yang digunakan sebagai bagian alat angkut di kapal yang digunakan untuk pengangkutan internasional dan masuk ke pelabuhan Indonesia, petikemas yang diangkut dari pelabuhan di Indonesia untuk dikirim ke negara lain, serta petikemas yang diangkut antar pelabuhan di Indonesia.

Lebih lanjut, tuturnya, setiap petikemas ekspor-impor dan antar pulau yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan sebagaimana diamanatkan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. 

Sementara itu, penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi diatur melalui konvensi International Maritime Organization (IMO) dalam amandemen Safety of Life at Sea (Solas) 1972 Bab IV Pasal (2).

PM 53/2018 tersebut tidak berlaku terhadap petikemas yang didesain untuk pengangkutan udara, peti kemas pada chasis trailer, peti kemas tangki, peti kemas rak datar.

“Selain itu, dikecualikan terhadap petikemas bermuatan curah cair atau bulk container yang diangkut secara bersamaan pada kapal roll on-roll off (roro) atau kapal penyeberangan,” jelas Dwi Budi.

Mengenai pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi petikemas, Dwi Budi mengatakan bisa dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk dan Badan Usaha Yang Ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.

Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang ditunjuk melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan petikemas harus memiliki persyaratan yang ditentukan yakni memiliki surat ijin usaha bidang jasa yang terdaftar di instansi terkait, tenaga surveyor di bidang pemeriksaan dan pengujian kelaikan petikemas, kantor cabang di seluruh Indonesia, standar operasional prosedur pemeriksaan, pengujian dan penerbitan sertifikasi peti kemas, peralatan pengujian untuk menentukan kelaikan peti kemas," jelasnya.

Bagi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor yang akan melakukan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi petikemas, harus memiliki kompetensi di bidang kelaikan petikemas atau pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kelaikan petikemas dengan kompetensi setara. (hlz/hlz)


Komentar