Selasa, 25 September 2018 | 11:01 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Jumat, 07 September 2018 11:03

PBM Terancam Mati akibat PM 152/2016, Menhub Tunggu Laporan

Aidikar M. Saidi
Menhub Budi Karya Sumadi (setkab)

JAKARTA -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku tidak mengetahui ratusan perusahaan bongkar muat (PBM) di pelabuhan terancam gulung tikar akibat penerapan Peraturan Menteri Perhubungan PM 152/2016.

"Saya belum tahu dan belum ada laporan perusahaan bongkar muat banyak yang tutup akibat peraturan itu," ujarnya kepada Translogtoday, Kamis (6/9/2018) petang, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dari Banjarmasin dalam rangka sosialisasi Keselamatan Pelayaran.

Menhub mengaku hingga kini belum mendapat laporan bahwa begitu besar dampak PM 152/2017 sehingga mematikan usaha PBM.

Pelaku usaha bongkar muat barang di pelabuhan resah karena eksistensinya terancam setelah Menhub menerbitkan PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal. 

Regulasi itu menyebutkan bahwa BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang memperoleh konsesi dapat melakukan kegiatan bongkar muat.

PM tersebut menjadi salah satu masalah yang diangkat dalam Rakernas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) 2018 di Makassar pada 30 Agustus lalu. Rakernas dihadiri oleh anggota dari DPW dan DPC seluruh Indonesia.

Rakernas APBMI 2018 yang dibuka oleh Direktur Lalu-lintas Angkutan Laut Ditjenla Kemenhub Capt. Wisnu Handoko itu membuat petisi untuk mendesak Menhub agar segera mencabut PM 152/2017.

Ketua Umum DPP APBMI H.M. Fuadi meminta Kemenhub melalui Direktur Lala untuk segera merespons masukan yang telah disampaikan asosiasi kepada Dirjen Perhubungan Laut soal perlunya diterbitkan Peraturan Menteri tentang syarat BUP melakukan kegiatan bongkar muat sebagai petunjuk pelaksanaan PM 152/2016. 

Pada pasal 2 PM itu menyebutkan, BUP dapat melakukan kegiatan bongkar muat disertai dengan ayat yang menyebutkan bahwa masalah teknisnya akan diatur tersendiri oleh Menhub. 

Namun sampai saat ini belum juga keluar juklak, tetapi sejumlah BUP sudah melakukan usaha tersebut. “Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah, cepat atau lambat PBM pasti akan tersingkir dari pelabuhan,” ujar Fuadi.

Masalah Tarif

Selain masalah PM 152, APBMI juga telah menyampaikan masukan seiring dengan proses revisi KM 35/2007 tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat dari dan ke Kapal.

Capt. Wisnu Handoko mengatakan, pihaknya akan mempelajari masukan dan permasalahan yang dihadapi oleh PBM yang tergabung dalam APBMI, untuk mencari solusi dengan melibatkan unsur terkait. Dia menegaskan, peraturan bukanlah kitab suci, jadi bisa saja diubah.

“Sebetulnya masalah yang kita hadapi akan ada solusinya jika masing-masing pihak tidak mengedepankan ego sektoral. Problem kita ini salah satunya masalah ego sektoral. Tapi kita tak boleh pesismis, kita akan terus mencoba dan berusaha. Ini soal kultur jadi perlu proses,” ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar