Selasa, 25 September 2018 | 10:43 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Minggu, 09 September 2018 18:58

Langgar UU Pelayaran, IMLOW Desak Peti Kemas Tak Layak Ditindak

Translog Today

JAKARTA -

Indonesia Maritime, Logistic and Transportation Watch (IMLOW) mendesak instansi berwenang menertibkan dan menindak peti kemas tidak laik pakai tetapi masih beroperasi di Indonesia karena melanggar UU Pelayaran.

Kementerian Perhubungan mengungkapkan sekitar 80% peti kemas atau kontainer yang digunakan untuk pengapalan ekspor impor dari dan ke Indonesia maupun untuk kegiatan antarpulau/domestik saat ini dalam kondisi tidak laik pakai.

Sekjen IMLOW Achmad Ridwan Tento mengatakan, penindakan dan sanksi atas peti kemas tak layak pakai sudah diamanatkan melalui UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. 

Teknis kelaikannya juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 53/2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.

"Jadi harus ada tindakan konkret sebab UU sudah mengamanatkan sanksinya bagi yang melanggar. Apalagi Kemenhub menyebutkan 80% kontainer yang beroperasi di Tanah Air tak laik pakai. Apakah sudah diberikan sanksi terhadap hal itu atau bagaimana," kata Ridwan.

Jumlah kontainer tak layak itu terungkap saat sosialisasi dan publikasi Permenhub No. 53/2018 yang digelar Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta pada 30 Agustus 2018.

Hal itu terungkap dalam survei Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub pada periode 2014-2015. Berdasarkan survei tersebut, ternyata hanya 20% kontainer di Indonesia yang laik pakai, sedangkan 80% lainnya tidak layak pakai karena rusak dan tidak memenuhi standar.

Ridwan mengatakan, penindakan terhadap kontainer tidak layak pakai dapat dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) instansi terkait sebagaimana tertuang dalam UU Pelayaran.

Dalam pasal 282 ayat (1) UU Pelayaran disebutkan, selain penyidik pejabat polisi negara RI dan penyidik lainnya, PPNS tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberikan wewenang sebagai penyidik.

"Bahkan dalam beleid itu sudah diatur sanksinya. Makanya, IMLOW mempertanyakan bagaimana tindak lanjut hasil survei yang dilakukan Kemenhub itu," ungkap Ridwan.

Dalam pasal 149 ayat (1) UU Pelayaran disebutkan, setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.

Pasal 313 UU itu juga menegaskan, setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.

"Saat survei kelaikan peti kemas yang dilakukan oleh Kemenhub itu, kanUU Pelayaran sudah diberlakukan. Jadi sudah seharusnya ada tindakan yang konkret dong," kata Ridwan. (hlz/hlz)


Komentar