Kamis, 13 Desember 2018 | 16:29 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Senin, 17 September 2018 15:18

Peti Kemas Tak Laik Pakai Masih Beroperasi, Penegakan Hukum Lemah

Aidikar M. Saidi
Sekjen IMLOW Achmad Ridwan

JAKARTA -

Penegakan hukum di laut dinilai masih lemah karena banyak peti kemas melanggar aturan keselamatan angkutan laut. Peti kemas itu tidak laik pakai tetapi masih bebas beroperasi tanpa penindakan tegas oleh pemerintah.

Sekjen Indonesia Maritime, Logistik and Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan mengatakan peti kemas tak laik pakai bukan berarti rusak secara kasat mata, melainkan tidak melaksanakan eksaminasi berkala, seperti Approved Continuous Examination Program (ACEP) atau Periodic Examination Scheme (PES).

"Jadi seperti kendaraan umum yang tidak dikir atau melampaui tenggat waktu kir, atau seperti kapal yang tidak melaksanakan Annual Inspection oleh Class," ujarnya kepada Translogtoday, Senin (17/9/2018).

Ridwan mengungkapkan hal tersebut menanggapi semakin maraknya berita akhir-akhir ini terkait dengan peti kemas tidak layak pakai yang masih bebas beroperasi di Indonesia.

Menurut dia, pelanggaran itu lebih banyak dilakukan oleh perusahaan pelayaran domestik. "Kalau pelayaran asing yang ocean going tidak begitu banyak karena sudah mematuhi aturan keselamatan Convention for Safe Containers (CSC) 1972 berikut amandemennya, umumnya eksaminasinya sudah dijalankan,” ujarnya.

Adapun mengenai angka atau persentase peti kemas tidak laik pakai itu, dia mengatakan harus dicek lagi datanya. "Soal pernyataan 80% peti kemas tidak laik pakai itu datanya bukan dari saya," tuturnya.

Pemilik peti kemas domestik antara lain PT Tanto Intim Line, PT Meratus Lines, PT Salam Pasifik Indonesia Lines, PT Tempuran Emas Tbk, dan PT Samudra Indonesia.

Namun, Ridwan menegaskan bahwa Indonesia yang pasti telah meratifikasi CSC 1972 dengan Keppres No 33 Tahun 1989 tentang Pengesahan Internasional CSC 1972.

Di dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga ada pasal yang mengatur mengenai kelayakan peti kemas, yakni pasal 149 ayat (1) beserta sanksi pidananya pada pasal 313.

Dia mengharapkan instansi berwenang segera menertibkan dan menindak peti kemas atau kontainer yang tidak laik pakai tetpi masih beroperasi guna menjaga keselamatan angkutan laut sesuai amanat UU Pelayaran.

Adapun teknis kelaikan peti kemas telah dituangkan lewat Peraturan Menteri Perhubungan No. 53/2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi. (hlz/hlz)


Komentar