Senin, 22 Oktober 2018 | 17:25 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Kamis, 27 September 2018 13:25

AKKMI Desak Kemenhub Buat Juklak Inspeksi Kelaikan Peti Kemas

Translog Today
Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri

JAKARTA -

Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) mendesak Kementerian Perhubungan menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan inspeksi kelaikan peti kemas serta verifikasi berat kotor peti kemas atau verification gross mass (VGM).

Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri mengatakan, juknis dan juklak inspeksi peti kemas merupakan aturan turunan dari Peraturan Menhub No. PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Kontainer dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi yang terbit pada 7 Juni 2018.

“Supaya implementasinya tidak simpang siur, aturan itu perlu juklak dan juknisnya. Kemenhub juga perlu lebih intensif menyosialisasikan PM 53/2018 sebelum implementasi pada awal 2019,” ujarnya, Kamis (27/9/2018).

AKKMI adalah organisasi para profesional aktif di bidang keselamatan dan keamanan maritim yang berlatar belakang birokrasi, akademisi, nahkoda kapal hingga praktisi usaha di sektor angkutan laut dan pelabuhan Indonesia.

Sato menegaskan, juklak dan juknis diperlukan agar semua unsur yang terlibat dalam beleid itu memahami dengan tetap mengacu aturan Internasional tentang Convention for Save Containers (CSC) 1972 dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Dengan demikian, inspektor yang ditunjuk nantinya dapat mengawasi kelaikan peti kemas sesuai dengan kompetensinya," kata mantan Kepala Administrator Pelabuhan Tanjung Priok itu.

Untuk memastikan keselamatan pelayaran, setiap peti kemas atau kontainer yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut harus memenuhi persyaratan konvensi CSC 1972.

Ketentuan itu mewajibkan peti kemas dilengkapi dengan tanda lulus berupa plat pengesahan keselamatan (safety approval plate) yang ditempelkan permanen pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mudah rusak.

Payung Hukum

Menurut Sato, sebagai upaya masyarakat internasional untuk mencapai zero accidentpelayaran, Indonesia sudah melakukan ratifikasi konvensi CSC 1972 melalui Keputusan Presiden No. 33/1989 serta melalui Undang-Undang No.17/2008 tentang Pelayaran, yang menjadi payung hukum persyaratan kewajiban kelaikan kontainer sesuai pasal 149 ayat 910.

Dia mengatakan kewajiban dalam UU Pelayaran soal kelaikan peti kemas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh stakeholdersdalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan. 

"Artinya, pengabaian ketentuan ini akan memberikan implikasi hukum, bahkan kita bisa dituduh oleh dunia Internasional tidak konsisten memaknai CSC 1972,” ujarnya.

Sato mengatakan, pada prinsipnya konvensi internasional CSC 1972 bertujuan memastikan tingkat keselamatan serta menyeragamkan prosedur kelaikan kontainer dalam dunia pelayaran global.

Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento sebelumnya mendesak instansi berwenang menertibkan dan menindak peti kemas tidak laik pakai karena melanggar UU Pelayaran.

Dia juga meminta Kementerian Perhubungan segera melakukan uji petik kelaikan peti kemas yang beredar di dalam negeri untuk pengapalan ekspor impor dan antarpulau, menyusul indikasi banyaknya kriteria peti kemas tak layak pakai.

Kemenhub mengungkapkan sekitar 80% peti kemas yang digunakan untuk pengapalan ekspor impor dari dan ke Indonesia maupun untuk kegiatan antarpulau/domestik saat ini dalam kondisi tidak laik pakai. (hlz/hlz)


Komentar