Senin, 22 Oktober 2018 | 17:42 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Selasa, 02 Oktober 2018 20:15

APBMI Sumsel Desak IPC Tunda Spin-off Terminal Curah Pelabuhan Boom Baru ke PTP

Aidikar M. Saidi
Ketua DPW APBMI Sumsel Rico Nusandry

JAKARTA -

DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Selatan mendesak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC menunda spin-off atau penyerahan pengoperasian fasilitas terminal curah kering di Pelabuhan Boom Baru Palembang kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP).

"Spin-off itu agar di-pending dulu, sebelum ada keputusan pemerintah untuk menerbitkan juklak Peraturan Menteri Perhubungan PM 152/2016," ujar Ketua DPW APBMI Sumsel Rico Nusandry kepada Translogtoday, pekan lalu.

Desakan ini, tuturnya, untuk menghindari keributan di Pelabuhan Boom Baru Palembang antara perusahaan bongkar muat (PBM) dan Pelindo II. Selama ini tidak ada masalah antara PBM atau DPW APBMI dengan Pelindo II Cabang Palembang.

Menurut Rico, pemerintah tengah memproses tuntutan APBMI soal petisi menolak PM 152/2016 yang merupakan hasil dari Rakernas APBMI di Makassar akhir Agustus lalu.

Sementara itu, Direktur Utama PTP Imanuddin Nasution mengakui spin-off yang sudah dilakukan yakni Pelabuhan Jambi, Bengkulu, Panjang, dan menyusul Pelabuhan Banten.

"Spin-off untuk mengoperasikan terminal muatan curah kering itu memang tidak mudah karena selama ini banyak melibatkan PBM mitra," ujarnya.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan spin-off untuk terminal peti kemas karena sebelumnya tidak melibatkan mitra kerja karena dikerjakan sendiri oleh Pelindo II.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP APBMI Muhammad Fuadi mengatakan praktik monopoli sudah memberangus PBM di pelabuhan Indonesia akibat dari kebijakan Menhub melalui PM 152/2016.

"Kini tengah diproses untuk diperjuangkan kepada pemerintah agar PBM tetap bertahan di pelabuhan," ujarnya.

APBMI sedang memproses petisi menolak kebijakan PM 152/2016 sebagai hasil rekomendasi dari Rakernas APBMI 2018 di Makassar.

PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan itu dinilai memberangus kegiatan PBM. 

Dalam PM ini, badan usaha pelabuhan (BUP) yang melakukan bongkar muat diatur dengan peraturan Menteri tersendiri dalam PM 152/2016 pasal 2 ayat 9.

Pada kenyataannya PM tersendiri itu belum juga diterbitkan, tetapi BUP dalam hal ini adalah Pelindo I-IV telah melaksanakan bongkar muat sendiri. Kondisi ini menimbulkan keributan di pelabuhan dan mematikan usaha PBM.

Selain itu, monopoli kini terjadi hampir di seluruh pelabuhan Indonesia. Akibatnya, investasi pelaku usaha bongkar muat terancam mangkrak dan ribuan pekerja terpaksa dirumahkan. 
(hlz/hlz)


Komentar