Kamis, 13 Desember 2018 | 15:20 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Rabu, 03 Oktober 2018 14:18

Pastikan Kelaikan Peti Kemas, Kemenhub akan Bangun Database

Translog Today

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan akan membangun database peti kemas menghadapi penerapan Global ACEP (Approved Continuous Examination Program) guna memenuhi konvensi CSC 1972 dan amendemennya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo mengungkapkan, selama ini pemerintah belum memiliki database yang akurat terkait jumlah dan kondisi peti kemas yang dimiliki dan beredar di Indonesia.

“Oleh karena itu, kita harus mulai membangun database dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa peti kemas harus bersertifikat sehingga mereka tidak akan menggunakan peti kemas yang tidak laik," katanya.

Dia mengungkapkan hal itu saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Implementasi Kelaikan dan Verifikasi Gross Tonnage Peti Kemas dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran.”

Acara ini diselenggrakan Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Wilayah Jabodetabek di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Wajib Dipenuhi 

Agus mengatakan penggunaan peti kemas sebagai sarana penunjang transportasi barang merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keselamatan pelayaran sehingga kelaikannya wajib dipenuhi.

“Saya tahu bagaimana beratnya suatu peti kemas bisa mendapatkan sertifikasi dan harus melewati tahapan yang ketat. Karenanya secara mandatory peti kemas memang harus tersertifikasi dan dinyatakan laik,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Agus, peti kemas juga harus diinspeksi dan diperiksa kelaikannya secara reguler oleh lembaga independen.

“Setelah diinspeksi akan keluar rekomendasi apakah kontainer dalam kondisi laik dan bisa dipakai atau harus diperbaiki. Jika kontainer memerlukan perbaikan, maka perbaikan harus dilakukan oleh lembaga yang independen, kredibel, tersertifikasi dan memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan,” jelasnya.

Sebagai IMO Member State, Indonesia telah meratifikasi International Convention for Safe Containers (CSC) 1972 pada 11 Oktober 1989 melalui Keppres No. 33 Tahun 1989 dan International Convention on Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974 melalui Keppres No. 65 Tahun 1980.

Kedua konvensi ini mewajibkan negara anggota yang meratifikasinya untuk menerapkan sertifikasi kelayakan peti kemas dan memverifikasi berat kotor peti kemas yang dimuat di kapal, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pengaturan yang efektif dan efisien tanpa harus mengganggu arus pergerakan barang itu sendiri.

Untuk itulah, Menteri Perhubungan menerbitkan PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi pada 4 Juni 2018.

"Dalam waktu 6 bulan sejak PM 53/2018 ini diterbitkan, kita memiliki waktu untuk mempersiapkan implementasinya secara bertahap, pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapannya serta mensosialisasikan kepada semua stakeholders di bidang pelayaran, sehingga pada awal 2019 peraturan ini dapat sepenuhnya diimplementasikan," kata Agus. 

Dia berharap FGD tersebut dapat menghasilkan rekomendasi dan tahapan implementasi PM 53/2018 yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi terkait.

Dalam PM 53/2018 diatur cara melakukan pengujian, pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas, baik yang baru diproduksi maupun yang lama (sudah beroperasi), siapa saja yang dapat melakukan pengujian, pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas dimaksud.

Selain itu, diatur juga cara mendapatkan penunjukan dari pemerintah untuk dapat melaksanakan pengujian, pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas, mempertahankan kelaikan peti kemas melalui skema ACEP (Approved Continuous Examination Programme) dan PES (Periodical Examination Scheme), termasuk di dalamnya pelat persetujuan kelaikan. (hlz/hlz)


Komentar