Senin, 22 Oktober 2018 | 16:27 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Galangan Kapal
Sabtu, 06 Oktober 2018 10:37

Proyek Kapal Perintis Molor, Iperindo Minta Presiden Bebaskan Denda Keterlambatan

Aidikar M. Saidi
Eddy Kurniawan Logam (Tularji Adji)

JAKARTA -

Sedikitnya tujuh perusahaan galangan kapal nasional menyatakan tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan kapal perintis pesanan pemerintah tepat waktu.

Mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang waktu penyelesaikan dan membebaskan biaya denda penalti atas keterlambatan itu oleh Kementerian Perhubungan.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan ada tujuh perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan proyek pembangunan kapal perintis tersebut.

"Sebagai asosiasi, kami punya kewajiban untu membantu anggota yang mengalami kesulitan," ujarnya kepada Translogtoday ketika dikonfirmasikan soal masalah itu, Jumat (5/10/2018).

Sebagai industri yang peranannya sangat penting untuk terwujudnya Indonesia menjadi poros maritim dunia, Eddy mengatakan Iperindo sebagai asosiasi wajib menolong anggotanya dan pemerintah wajib membantu industri untuk membangun industri maritim nasional menjadi kuat.

Dia meminta permasalahan ini tidak dijadikan bahan olok-olok dan penghukuman, tetapi biarlah setiap masalah menjadi guru atau ilmu demi Indonesia yang lebih baik.

Menurut Eddy, keterlambatan tersebut hanya beberapa unit dan penyelesaiannya sudah di atas 90%. Bahkan, banyak kapal yang sudah selesai dibangun belum diambil oleh pemesannya.

Dia tidak membeberkan nama perusahaan galangan yang tidak mampu menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. 

Surat Iperindo telah dikirimkan kepada Presiden Jokowi perihal permohonan kebijakan perpanjangan waktu penyerahan kapal perintis dan pembebasan denda. Surat tertanggal 4 September 2018 itu ditandatangani oleh Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam dan Sekjen Askam Naim.

Dalam surat itu disebutkan, dalam proses pembangunan oleh galangan BUMN maupun swasta telah berusaha untuk menyelesaikan tepat waktu, tetapi sampai dengan akhir April 2018 masih terdapat beberapa kapal yang belum selesai.

Eddy mengungkapkan ada beberapa kendala teknis dan nonteknis yang mengakibatkan keterlambatan.

Hambatan itu, di antaranya masih banyak komponen kapal yang diimpor, dimana proses importasinya membutuhkan waktu yang cukup panjang, baik untuk pengadaan maupun clearancemasuk di pelabuhan. 

Selain itu, beberpa galangan kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil mengingat program pengadaan kapal ini berlangsung pada saat yang bersamaan dengan order kapal yang cukup banyak.

Sehubungan dengan itu, Iperindo mengajukan permohonan kepada Presiden agar memberikan instruksi kepada Kemenhub untuk memberikan tenggat waktu penyerahan dengan kapal yang masih tersisa sampai dengan akhir Desember 2018 dan membebaskan denda keterlambatan.

Untuk menyukseskan tol laut, dalam rentang kurun waktu 2015-2019 Kemenhub merencanakan menyediakan 103 kapal perintis. Pada 2015 sudah selesai tiga kapal, 2016 selesai 30 kapal, dan 2017 hingga 2019 diharapkan bisa selesai 70 kapal. (hlz/hlz)


Komentar