Rabu, 12 Desember 2018 | 05:54 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Kamis, 11 Oktober 2018 11:19

IMLOW: Utamakan Aspek Keselamatan dalam Kelaikan Peti Kemas, Bukan Komersial

Translog Today
Kontainer modifikasi

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan harus mengutamakan aspek keselamatan dalam kegiatan inspeksi kelaikan peti kemas sesuai Peraturan Menhub No. PM 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.

Untuk mendukung aspek keselamatan tersebut, kata Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento, diperlukan tindakan atau sanksi yang tegas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Pertanyaannya sekarang, siapkah PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub untuk penegakan hukum dengan pemberlakuan PM 53/2018 itu," ujarnya, Kamis (11/10/2018).

Dalam UU Pelayaran, tutur Ridwan, terdapat sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggar kelaikan peti kemas domestik maupun internasional yang beredar di Indonesia.

Oleh karena itu, dia meminta penegakan hukum kelaikan peti kemas tidak terjebak pada urusan biaya penanganan dan verifikasi. 

“Seharusnya fokus pada penindakannya seperti apa, jangan dikotomi mana yang lebih dahulu apakah kontainer domestik atau internasional. Amanat UU Pelayaran itu kan untuk semua kontainer," tegas Ridwan.

Akibat lebih fokus pada urusan biaya kelaikan kontainer, dia mengatakan banyak pihak yang mencurigai bahwa kehadira PM 53/2018 hanya 'titipan' komersial dan diduga untuk menjaga kepentingan bisnis kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjut Ridwan, pada pasal 282 UU Pelayaran disebutkan bahwa prioritas penyidikannya diberikan kepada kepolisian.

"Ini yang tidak terpikirkan sebelumnya, karena lebih dominan unsur komersialnya sehingga lupa amanat UU tentang sanksi pidana. Jangan seperti kapal roro penumpang, Indonesia dinilai paling tidak aman menurut IMO (International Maritime Organization)," ujarnya.

Ridwan mengatakan, IMLOW mempertanyakan kenapa yang ingin didahulukan pemeriksaan terhadap peti kemas internasional (ekspor impor), padahal dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi.

“Semua sama di depan hukum, baik kontainer internasional dan domestik harus mulai diperiksa pada saat PM 53/2018 diberlakukan pada awal 2019,” tandasnya.

Ridwan mengaku prihatin dengan adanya temuan kondisi peti kemas domestik milik salah satu pelayaran nasional yang justru dimodifikasi untuk mengangkut muatan dengan ukuran lebih seperti pipa.

"Kami prihatin ada praktik modifikasi kontainer domestik oleh pelayaran nasional, meskipun dalam PM 53/2018 terdapat pasal (31) yang mengatur tentang modifikasi kontainer," kata Ridwan. 

Padahal, menurut dia, kelaikan kontainer sesuai dengan aturan Internasional tentang Convention for Save Containers (CSC) 1972, standar peti kemas mengacu standar the International Organization for Standardization (ISO). 

“Jangan sampai pasal 31 di beleid tersebut dipakai sebagai pembenaran dari peti kemas yang dimodifikasi dari tadinya berukuran 20 feet menjadi 21 feet,” ungkapnya.

Dia mengaku IMLOW menerima informasi praktik modifikasi kontainer domestik tersebut untuk pengangkutan pipa. Pipa tersebut memiliki panjang 6 meter, sementara panjang kontainer ukuran 20 feet hanya 5,9 meter. 

“Kami temukan ada yang dimodifikasi ditambah panjang kontainernya sekitar 30 cm. Praktik ini yang kami pertanyakan dari standar kelaikan dan keselamatannya. Kalau dibiarkan nanti jadi pertanyaan di dunia internasional,” kata Ridwan. (hlz/hlz)


Komentar