Rabu, 12 Desember 2018 | 06:26 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Supply Chain
Jumat, 12 Oktober 2018 13:44

Asing Diusulkan Boleh Kuasai Usaha Logistik Multimoda dari Hulu ke Hilir

Translog Today

JAKARTA -

Selain mengkaji liberalisasi penyediaan fasilitas pelabuhan, pemerintah juga mempertimbangkan untuk membuka lebar-lebar bidang usaha angkutan multimoda dan jasa salvage dan/atau pekerjaan bawah air (PBA) bagi investor asing.

Liberalisasi itu mencakup usulan penanaman modal asing maksimal 100% atau mengeluarkan bidang usaha angkutan multimoda dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dan menghapus persyaratan izin khusus menjadi izin usaha.

Pengkajian itu tertuang dalam surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Usulan Rencana Perubahan DNI Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tertanggal 26 September 2018, yang ditujukan kepada sejumlah kementerian/lembaga. 

Selama ini, investasi angkutan multimoda dibatasi bagi asing dengan kepemilikan maksimal 49%. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan agar bidang usaha tersebut dikeluarkan dari DNI. 

Alasannya, pengaturan persyaratan perizinan di bidang logistik multimoda masih terpisah-pisah, sementara entitas perusahaan harus merupakan single entity.

BKPM mengusulkan agar kegiatan usaha logistik multimoda dapat dilakukan dari hulu ke hilir dengan kepemilikan asing 100%.

Jasa Salvage 

Adapun untuk bidang usaha jasa salvage dan/atau PBA, persyaratan berupa izin khusus dari Kementerian Perhubungan diusulkan untuk dihapus menjadi izin usaha saja.

Usulan review DNI, termasuk untuk sektor perhubungan, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan rapat pembahasan review DNI yang dihadiri wakil dari K/L pada 25 September 2018. Rangkuman usulan revisi DNI telah disampaikan Kepala BKPM melalui surat No. 104/A.1/2018 pada 28 Februari 2018.

Dalam lampiran surat seperti yang diperoleh Translogtodayrevisi DNI diusulkan untuk beberapa sektor. Di sektor perhubungan, BKPM juga mengusulkan pelonggaran investasi asing di bidang usaha penyediaan fasilitas pelabuhan, seperti dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering, dan terminal roro.

Selama ini, investais di bidang penyediaan fasilitas pelabuhan harus memenuhi persyaratan yakni penanaman modal asing maksimal 49% dan izin khusus dari Kemenhub terkait dengan persyaratan modal minimum.

BKPM mengusulkan agar implementasi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk bandara dan pelabuhan sehingga dapat membentuk konsorsium 100% swasta. Selain itu, tidak diperlukan lagi izin khusus tetapi cukup izin usaha. 

Seperti tertulis dalam surat itu, kepemilikan asing di sektor infrastruktur, khususnya pelabuhan dan bandara, dimungkinkan untuk menggunakan mekanisme KPBU. Dengan demikian, pelabuhan dan bandara dapat melakukan konsorsium dengan kepemilikan 100% asing. (hlz/hlz)


Komentar