Minggu, 18 November 2018 | 00:55 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Galangan Kapal
Senin, 22 Oktober 2018 10:22

Iperindo: Kemenhub Kaji Bantu Galangan Telat Bangun 26 Kapal Tol Laut

Aidikar M. Saidi
Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam (Translogtoday)

JAKARTA -

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mengapresiasi industri galangan kapal nasional karena 82,67% mampu menyelesaikan proyek pembangunan kapal perintis untuk Tol Laut tepat waktu.

"Hanya 17,33% yang terlambat penyelesaiannya akibat berbagai persoalan seperti kesiapan tenaga kerja terampil dan proses impor suku cadang," kata Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam, Minggu (21/10).

Dari 150 unit kapal pesanan pemerintah, tuturnya, hanya 26 unit kapal yang terlambat penyerahannya dari delapan perusahaan galangan. Penyelesaiannya pun sudah di atas 94%, sehingga pada akhir Desember 2018 diharapkan bisa selesai seluruhnya.

Eddy mengungkapkan hal tersebut didampingi Sekjen Iperindo Askan Naim menanggapi surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memohon perpanjangan penyerahan dan penghapusan denda keterlambatan 26 unit kapal dari delapan perusahaan galangan.

"Permintaan tersebut sudah ditanggapi pemerintah dan sedang dibahas di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan," kata Askan.

Menurut dia, pengurus Iperindo sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut tentang surat permintaan kepada Presiden. Dalam pertemuan itu, baik Menhub maupun Dirjen Perhubungan Laut dapat memahami kesulitan industri galangan.

Namun, baik Eddy maupun Askan keberatan untuk menyebutkan nama delapan perusahaan galangan yang mengalami keterlambatan pembangunan 26 unit kapal tersebut.

Berikat Marine dan Bank Maritim

Mengenai Berikat Marine, Eddy mengatakan fasilitas itu hanya bisa dimanfaatkan oleh satu galangan karena ada kuota. Di Indonesia baru ada dua Berikat Marine, yakni di Pontianak dan Palembang.

Iperindo berharap kepada pemerintah agar merealisasikan keberadaan Bank Maritim yang khusus memberi pinjaman berbunga rendah kepada industri galangan kapal dan pelayaran nasional.

Sebagai negara maritim, lanjut Eddy, begitu banyak potensi perekonomian bisa digali yang memanfaatkan fasilitas kapal, antara lain kapal nelayan, kapal niaga umum, kapal khusus kebutuhan lepas pantai (migas), termasuk kapal perang.

“Selain bank kemaritiman, industri galangan kapal juga butuh dukungan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan moratorium importasi kapal. Ini penting untuk mendorong perkembangan industri galangan nasional dan menghindari pelarian devisa keluar,” ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar