Sabtu, 17 November 2018 | 23:50 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Jumat, 26 Oktober 2018 11:23

Indonesia Rawan Bencana, Anggota DPR Tolak Anggaran BMKG dan Basarnas Dipangkas

Translog Today

JAKARTA -

Fraksi Partai Gerindra DPR RI menolak pemangkasan anggaran BMKG dan Basarnas dalam RUU APBN 2019 karena akan membatasi kemampuan lembaga itu mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Kementeria Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas di Jakarta, Kamis (25/10) malam.

Menurut Bambang Haryo, pemotongan anggaran kedua lembaga itu menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan rakyatnya. Padahal, selama ini pemerintah menggelontorkan anggaran sangat besar untuk proyek infrastruktur meskipun belum mendesak.  

Dia mengatakan BMKG dan Basarnas butuh anggaran memadai sebab Indonesia termasuk negara rawan bencana karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik. Indonesia juga berada di wilayah tropis yang rentan bencana
 banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.

Bambang Haryo menilai, anggaran untuk BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan Basarnas (Badan SAR Nasional) saat ini tidak memadai dengan tugas dan tanggung jawab kedua lembaga untuk menyelamatkan nyawa publik.

“Pemerintah royal anggaran untuk proyek infrastruktur, tetapi untuk menjaga nyawa publik pelit. Padahal, satu nyawa publik sekalipun tidak bisa dihargai dengan Rp2.000 triliun anggaran infrastruktur,” tegasnya.

Sebagai informasi, kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp2,6 triliun tetapi hanya disetujui Rp1,7 triliun. Untuk 2019, BMKG mengajukan anggaran Rp2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp1,7 triliun.

Dia mengatakan pemotongan anggaran itu sudah berlangsung sejak 2016 sehingga berdampak pada keandalan peralatan deteksi bencana. “Indikasinya, antara lain banyak peralatan deteksi tsunami tidak berfungsi saat terjadi bencana beberapa waktu lalu,” ujar Bambang Haryo yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI. 

Politikus Partai Gerindra Dapil Jawa Timur ini menilai pemotongan anggaran itu melanggar UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Dia juga menolak alasan pemerintah yang menyebut pemotongan anggaran BMKG itu sudah disinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

“Kami tidak setuju anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas,” tegasnya.

Selain informasi bencana, jelas Bambang Haryo, fungsi dan tugas BMKG sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan menyajikan informasi cuaca, yang dibutuhkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, dan pariwisata. (hlz/hlz)


Komentar