Minggu, 18 November 2018 | 01:14 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Selasa, 06 November 2018 16:08

Suramadu Digratiskan, Penyeberangan Ujung-Kamal Butuh PSO

Translog Today
Khoiri Sutomo, Ketua Umum Gapasdap (tularji adji)

JAKARTA - Pelaku usaha angkutan penyeberangan menilai kebijakan penggratisan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura seharusnya dibarengi dengan pengembangan lintas penyeberangan Ujung-Kamal.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Sutomo mengatakan penggratisan jembatan Suramadu akan menguntungkan masyarakat pengguna jasa, tetapi seharusnya tidak mematikan penyeberangan Ujung – Kamal.

Khoiri menggambarkan jembatan Suramadu sebagai pintu utama untuk masuk dari dan ke Madura, tetapi Madura membutuhkan pintu lainnya untuk bisa bertumbuh dan berkembang. “Ujung – Kamal harusnya tetap dikembangkan menjadi pintu kedua atau pintu alternatif bagi masyarakat,” katanya.

Menurut dia, Penyeberangan Ujung-Kamal memiliki fungsi vital yakni sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura. Jika ada masalah teknis di Suramadu yang mengakibatkan jembatan tidak bisa dilalui, infrastruktur transportasi yang dipakai pasti penyeberangan, tidak ada lain lagi.

Di lintas penyeberangan Ujung – Kamal saat ini masih beroperasi tiga unit kapal penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Darma Lautan Utama. Kapal-kapal tersebut melayani penyeberangan orang dan kendaraan yang begian besar berasal dari Gresik dan barat Bangkalan.

Adapun tarif menyeberang di lintas penyeberangan Ujung-Kamal adalah Rp 7.000 untuk pengendara motor, dan 46.000 untuk pengendara roda 4 dan kendaraan penumpang paling mahal Rp 59.000 dan kendaraan barang Rp 81.000.

Dia menjelaskan keberadaan penyeberangan Ujung-Kamal tetap dibutuhkan selain untuk memberikan layanan pada saat waktu normal, juga sangat membantu pada saat terjadi emmergency, baik karena faktor alam da sebagainya. “Meskipun operator rugi, mereka tetap beroperasi,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal. Subsidi itu agar operator kapal penyeberangan di lintas Ujung-Kamal tetap eksis meski tol Suramadu telah digratiskan. (aji/hlz)


Komentar