Minggu, 16 Desember 2018 | 04:39 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Freight/Cargo
Selasa, 13 November 2018 16:15

PBM Diminta Terima Permintaan Sharing dari BUP, Ini Syaratnya

Aidikar M. Saidi
Ketum APBMI Muhammad Fuadi (Translogtoday)

JAKARTA -

Perusahaan bongkar muat (PBM) sebaiknya menerima saja permintaan biaya bagi hasil atau sharing dari BUP (Badan Usaha Pelabuhan) dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Muhammad Fuadi menanggapi banyaknya PBM di sejumlah pelabuhan yang menolak sharing dalam kerja sama dengan BUP.

"Asalkan persentase sharing disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, sehingga besaran sharing di setiap pelabuhan tidak sama," katanya kepada Translogtoday pekan lalu.

Jika perlu, kata Fuadi, besaran sharing itu dimasukkan ke dalam komponen tarif kesepakatan antara asosiasi pemakai dan penyedia jasa pelabuhan. Dengan dimasukkannya sharing ke dalam komponen tarif kesepakatan, biaya sharing tersebut menjadi legal.

Menurut dia, kerja sama antara PBM dan BUP harus saling menguntungkan. Artinya, PBM bisa bekerja melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.17/2008 tentang Pelayaran, sementara BUP mendapatkan sharing sebagai pemegang konsesi dalam mengelola pelabuhan.

Selama ini, sharing dinilai menyebabkan biaya logistik di pelabuhan menjadi mahal. "Tapi mahalnya biaya logistik di pelabuhan itu bukan karena PBM," tegasnya.

Sebelumnya, APBMI mengusulkan agar sharing untuk BUP dimasukkan ke dalam komponen tarif OPP/OPT (Ongkos Pelabuhan Pemuatan/Ongkos Pelabuhan Tujuan), sehingga biaya sharing yang selama ini dibebankan kepada cargo owner menjadi resmi atau legal.

Pemerintah diminta menetapkan persentase biaya sharing untuk BUP atau PT Pelabuhan Indonesia sebagai pemegang konsesi sesuai dengan kondisi pelabuhan setempat. "Jadi persentasenya tidak sama setiap pelabuhan," ujarnya.

Menurut Fuadi, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai pengganti KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.

Pengganti KM 35 tersebut sudah dipersiapkan melalui kerja sama asosiasi penyedia dan pemakai jasa pelabuhan dengan Ditjen Perhubungan Laut. Namun Menhub Budi Karya Sumadi hingga kini belum menandatangani keputusan itu mengingat 2018 adalah tahun politik, takut menimbulkan gejolak.

APBMI, lanjut Fuadi, setuju adanya evaluasi tarif di pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik. 

Pasalnya, sharing PBM sudah dipastikan tidak akan mampu menanggung biaya sharing ke BUP karena besaran keuntungan PBM sudah diatur dalam komponen tarif kesepakatan hanya 20%, sedangkan biaya di atas 40%. 

Dia mengakui komponen sharing sebesar itu tidak diatur dalam komponen tarif kesepakatan, sehingga biaya yang timbul untuk sharing di Pelabuhan Tanjung Priok selama ini dibebankan kepada pemilik barang.

Fuadi mengatakan hal tersebut menanggapi permintaan Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) agar pemerintah mengevaluasi semua tarif jasa pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik. (hlz/hlz)


Komentar