Minggu, 16 Desember 2018 | 04:06 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Industri
Jumat, 16 November 2018 16:24

Hadapi Ketidakpastian Global, Paket Kebijakan Ekonomi XVI Diluncurkan

Translog Today
(setkab)

JAKARTA -

Pemerintah kembali meluncurkan serangkaian kebijakan yang dikemas dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Paket ini terdiri dari tiga kebijakan, yakni perluasan tax holiday, relaksasi DNI, dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomia Darmin Nasution mengungkapkan, peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XVI ini merupakan salah satu upaya pemeintah agar Indonesia tidak ikut terseret dalam arus ketidakpastian ekonomi global. 

Menurut dia, ketidakpastian itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi masih akan melambat pada tahun 2019, dan berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter di AS berlanjut.

“Selain itu, perang dagang US-China mereda, tetapi mulai muncul potensi perang dagang dengan negara lain, serta volatilitas harga minyak dan komoditi utama di pasar dunia masih tinggi,” kata Darmin saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11).

Saat pengumuman tersebut, Menko Perekonomian didampingi oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Wakil Ketua OJK Nurhaida.

Darmin mengatakan, membaiknya ekonomi Amerika dan kenaikan suku bunga FFR (Fed Fund Rate) yang masih berlanjut, mempengaruhi aliran modal di pasar dunia, mengakibatkan dolar kembali ke AS dan keluar (outflow) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Aliran Modal Masuk 

Meskipun outflow terjadi sejak awal tahun, pada awal November 2018 terjadi aliran masuk (inflow) modal asing ke Indonesia melalui Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp14,4 triliun.

Pada Januari-November 2018, ungkap Darmin, aliran masuk telah mencapai Rp42,6 triliun. Aliran modal yang masuk ke Indonesia ini menunjukkan bahwa investor asing mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

“Memanfaatkan momentum meningkatnya kepercayaan investor asing ini, pemerintah berupaya untuk semakin mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui investasi langsung,” ujarnya.

Dia berharap peningkatan investasi langsung mampu menutup kenaikan defisit transaksi berjalan. Selain itu, pemerintah berharap kepercayaan investor akan lebih meningkat lagi dalam jangka pendek. 

Berikut ini tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI:

Pertama, perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

“Guna lebih mendorong peningkatan nilai investasi, pemerintah memandang perlu untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diberikan fasilitas tax holiday,” ujar Darmin.

Kedua, kembali merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. 

Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) –termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi–untuk masuk ke seluruh bidang usaha. 

“Pemerintah juga memperluas kemitraan bagi UMKM dan koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar,” tambahnya. 

Adapun bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing (PMA) tetapi masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar. 

“Kita ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” imbuh Darmin. 

Ketiga, memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). 

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban valasnya.

“Pemerintah ingin mengendalikan devisa dengan memberikan insentif terhadap DHE yang ditempatkan dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI),” ujar Menko. (hlz/hlz)


Komentar