Minggu, 16 Desember 2018 | 03:30 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Selasa, 20 November 2018 16:43

Dukung Reformasi Dewan IMO, Indonesia Tolak Sistem Keanggotaan Tetap

Translog Today
(IMO)

LONDON -

Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-121 di London, Inggris, akan membahas sejumlah agenda penting, salah satunya mengenai reformasi Dewan IMO. 

Beberapa aspek yang diusulkan untuk direformasi, antara lain struktur keanggotaan dan masa jabatan, kualifikasi dan distribusi geografi, penguatan peran dalam pengembilan keputusan, anggaran, peran organisasi pengamat dan transparansi.

Isu tersebut menjadi perhatian Indonesia sebagai anggota aktif Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019. Oleh karena itu, Indonesia menyampaikan dokumen submisi terkait upaya reformasi tersebut.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Sugihardjo mengungkapkan, poin-poin penting yang disampaikan dalam dokumen submisi tersebut juga berisi tanggapan terhadap usulan Australia yang mengidentifikasi perlunya mereformasi Dewan IMO.

"Sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia mendukung pembentukan Open Ended Working Group (OEWG) yang akan membahas reformasi Dewan IMO secara transparan dan dengan mandat yang jelas," kata Sugihardjo selaku Ketua Delegasi Indonesia pada Sidang Dewan IMO ke-121 di London, Senin (19/11).

Usulan Australia itu, antara lain menambah jumlah anggota Dewan dari 40 negara menjadi 60 negara, menghilangkan sistem kategori, dan menambah masa keanggotaan Dewan dari 2 (dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun. 

Australia juga mengusulkan peningkatan peran Dewan dalam menentukan arah kebijakan organisasi serta peningkatan aspek transparansi.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia menyampaikan beberapa masukan, di antaranya terkait peran Dewan dalam pembuatan keputusan. 

“Dalam submisi, kami mengusulkan agar Dewan IMO memiliki mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh cakupan kerja IMO, termasuk mengenai keselamatan maritim," kata Sugihardjo.

Kriteria Negara Maritim 

Mengenai keanggotaan Dewan IMO, Indonesia menyarankan perlu kriteria dengan definisi yang jelas guna menentukan negara-negara yang memiliki kepentingan terbesar terhadap perkembangan maritim dunia. Misalnya kriteria “negara maritim,” serta kriteria kondisi geografis khusus seperti “pulau dan negara kepulauan".

Dalam submisi tersebut, tutur Sugihardjo, Indonesia menolak sistem permanent membership, namun mendukung tidak dibatasinya periode jabatan anggota Dewan. “Hal ini memungkinkan Indonesia untuk kembali terpilih pada jangka waktu yang tidak terbatas," ujarnya.

Adapun terkait dengan masa jabatan Dewan, submisi mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan Dewan dari 2 menjadi 4 tahun, dengan pelaksanaan sidang Majelis IMO setiap 2 tahun sekali. 

"Hal ini akan mengurangi beban negara anggota dalam pelaksanaan kampanye pemilihan dan juga mempertimbangkan mekanisme anggaran IMO yang berdasarkan biennium atau dua tahunan," jelas Sugihardjo.

Selain itu, untuk peningkatan transparansi dan akses atas informasi, Indonesia mendukung usulan Australia agar negara-negara anggota memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi dan dokumen IMO yang dibutuhkan.

"Indonesia berharap agar Sekretariat IMO dapat memproduksi summary reports dan records of decisionp ada setiap pertemuan Dewan dan Majelis IMO, tetapi tidak melihat perlunya perubahan pada Rules of Procedure (RoP) mengenai keterbukaan pertemuan untuk publik," kata Sugihardjo. (hlz/hlz)


Komentar