Minggu, 16 Desember 2018 | 04:26 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Kamis, 29 November 2018 17:01

DPR Harus Cegah Pemerintah Bebaskan Asing Kuasai Transportasi dan Logistik

Translog Today
Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA -

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak DPR RI mencegah rencana pemerintah membebaskan asing menguasai 100 persan saham usaha bidang transportasi dan logistik melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menurut Bambang, investor asing tidak boleh mengusai 100 persen saham di sektor transportasi dan logistik, apalagi diizinkan menguasai bidang usaha itu dari hulu hingga hilir. 

“Kalau asing bisa menguasai 100 persen, berarti semua barang akan diangkut oleh mereka. Padahal, di Indonesia ini ada 6 juta angkutan logistik darat dan 20 ribu angkutan logistik laut,” ujarnya saat menginterupsi Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (21/11).

Bambang menilai pelaku usaha transportasi dan logistik di Tanah Air selama ini sudah beruaha menjalankan usahanya dengan baik. “Jangan sampai usaha mereka dihancurkan, apalagi kebijakan itu bisa mengurangi kedaulatan negara dan devisa,” tegasnya.

Dia menambahkan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai pelabuhan internasional terbanyak di dunia.

Saat ini terdapat 141 pelabuhan yang melayai angkutan ekspor penghasil devisa dan pelayaran dalam negeri, termasuk juga dilakukan oleh maskapai penerbangan nasional melalui 32 bandara internasional. 

“Amerika saja hanya punya lima pelabuhan internasional yang kapasitasnya hampir dua kali lipat Indonesia. Ini jangan sampai dibiarkan Pak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota DPR,” ungkap Bambang.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar revisi DNI tersebut tidak mengobankan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan membebaskan asing menguasai sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat itu. (hlz/hlz)


Komentar