Minggu, 16 Desember 2018 | 04:05 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Rabu, 05 Desember 2018 17:17

Pelindo IV Butuh Perpres untuk Bangun MNP Hingga Tahap Ultimate

Translog Today
Dirut Pelindo Farid Padang (kanan) (Pelindo IV)

MAKASSAR -

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pembangunan Makassar New Port (MNP) ke Tahap II dan III.

Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang mengatakan, penerbitan Perpres diperlukan karena pembangunan MNP Tahap II dan III merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Tahap I.

“Saat ini, realisasi agregate pembangunan MNP Tahap I sudah mencapai 90,81%. Rinciannya, Tahap I Paket A rampung 100%, sementara progress Tahap I Paket B, 90,38%, Paket C 78,09% dan Paket D 9,90%,” ungkap Farid.

Dia menyampaikan hal itu dalam rapat dengan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra Samal beserta tim di Kantor Pusat Pelindo IV, Makassar, Selasa (4/12).

Selain itu, lanjut Farid, permintaan penerbitan Perpres MNP mengingat pendanaan proyek itu berasal dari Pelindo IV tanpa APBN, sehingga kurang tepat apabila pengembangan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

“Untuk pengajuan konsesi pengembangan Tahap I B – I D sudah ada dukungan surat Menteri BUMN kepada Menteri Perhubungan,” ujarnya.

Dengan adanya Perpres MNP, tutur Farid, investor mendapat jaminan mengenai keberlangsungan pengembangan MNP sampai dengan Tahap III atau ultimate

Dia mengatakan, pada Tahap III itu akan ada industri di dalam kawasan MNP. Sejauh ini, pelabuhan di kawasan timur Indonesia (KTI) belum didukung industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurut Farid, pembangunan MNP Tahap III yang ditargetkan rampung pada 2025 akan menjadi pusat konsolidasi dan distribusi di KTI, terutama untuk BBM, LNG dan pupuk/petrokimia untuk memenuhi kebutuhan KTI.

Menanggapi permintaan Pelindo IV itu, Hambra Samal mengakui Perpres memang diperlukan untuk ‘memaksa’ semua pihak agar mendukung pembangunan MNP.

“Namun, Pelindo IV harus menyiapkan alasan yang paling kuat agar bisa diterima di kementerian, mengapa Perpres MNP harus dikeluarkan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN Rini Widyastuti berjanji segera meng-endorse surat terkait dengan penerbitan Perpres MNP kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.      

“Kami berharap, surat terkait Perpres tersebut segera ditandatangani oleh Ibu Menteri BUMN,” ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar