Rabu, 23 Januari 2019 | 12:44 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Selasa, 11 Desember 2018 15:29

Presiden Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta, Ini Manfaatnya

Translog Today
(ekon.go.id)

JAKARTA -

Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta, yang menyajikan kompilasi dan integrasi peta tematik dari 19 kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di 34 provinsi.

Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawacita. Dengan Kebijakan ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat dan akuntabel.

Program Percepatan Kebijakan Satu Peta ditetapkan dan diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, 83 dari total 85 peta tematik (98%) dari 19 K/L dan pemda di 34 provinsi telah selesai dilakukan kompilasi dan integrase ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta.

“Artinya, saat ini hanya tinggal 2 peta tematik yang belum tersedia,” kata Menko Darmin dalam laporannya kepada Presiden pada peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (11/12).

Peta tematik yang belum tersedia itu, yakni Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang masih dalam proses penetapan. Selain itu, Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan yang sedang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan penetapannya perlu ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

“Peta-peta tematik hasil integrasi telah diunggah ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta, dan sudah dapat diakses oleh K/L maupun pemda sejak peluncuran ini,” katanya. 

Menurut Darmin, salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. 

Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan telah selesai. 

Ke depan, lanjut Menko, kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia pada 2019.

“Sebagai salah satu upaya penyelesaian isu ini, pemerintah menyusun Buku Pedoman Sinkronisasi yang memuat langkah-langkah penyelesaian tumpang tindih yang inklusif,” jelasnya.

Darmin mengungkapkan, sebagian besar K/L walidata dan pemda kini telah memiliki Simpul Jaringan yang terhubung dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Tata cara operasional Geoportal itu tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta.

Dalam acara peluncuran tersebut, pemerintah juga menganugerahkan Penghargaan Bhumandala kepada K/L dan pemda yang berhasil mengembangkan infrastruktur geospasial dengan optimal untuk mendukung kegiatan data sharing Kebijakan Satu Peta. 

Penghargaan Bhumandala diberikan untuk kategori Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, dan Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada 6 K/L, 6 Pemerintah Provinsi, dan 7 Pemerintah Kabupaten/Kota. (hlz/hlz)


Komentar