Sabtu, 24 Agustus 2019 | 10:07 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Galangan Kapal
Jumat, 28 Desember 2018 15:18

2018 Tahun Sulit Bagi Industri Galangan Kapal Nasional

Translog Today
Muhammad Azis (Muhammad Azis )

JAKARTA - Selama tahun 2018, industri galangan kapal nasional semakin terpuruk menyusul semakin anjloknya tingkat pemesanan kapal dari kementerian/lembaga Pemerintah. Kondisi ini merupakan lanjutan dari situasi yang sama pada 2017.

Demikian rangkuman wawancara khusus Translogtoday dengan Muhammad Azis, Direktur Utama PT Terafulk Megantara Design yang juga Ketua Bidang pada Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo).

Dia menjelaskan sepertinya semua kapal yang dibutuhkan Kementerian Perhubungan dalam rangka mensukseskan program andalan pemerintah melalui Tol Laut dan Poros Maritim sudah terpenuhi melalui pemesanan yang dilakukan pada periode 2014 hingga 2016.

Menurut data Kemenhub, terdapat sekitar 100 unit kapal baru yang dipesan oleh Kemenhub di sejumlah galangan kapal nasional dimana sebagian besar sudah selesai dan diharapkan pada akhir 2018 ini, seluruhnya telah diserahkan oleh galangan pembangun.

Akan tetapi, sebagian kapal dari pesanan pada periode tersebut malah belum selesai dan diserahkan oleh galangan nasional pembangun, baik kapal kontainer 100 TEUs maupun kapal-kapal angkut kargo. "2018 memang menjadi tahun yang sulit bagi industri galangan kapal nasional," katanya.

Dia menyoroti kebijakan pemerintah yeng secara massif memesan kapal pada galangan kapal nasional hanya dalam satu waktu yakni pada periode 2014 hingga 2016 cukup mengejutkan. Sayangnya, order kapal yang massif seperti itu tidak diikuti dengan FS (Feasibility Study) yang mumpuni.

Azis menilai banyak kapal-kapal yang diorder Pemerintah selama periode itu justru belum beroperasi secara optimal bahkan terkesan mubazir karena dibangun tanpa diawali dengan kajian dan pertimbangan kebutuhan yang sebenarnya, baik dari sisi jumlah, fungsi, peralatan, jenis dan kapasitasnya.

Menurut dia, pemesanan kapal dengan pola tersebut justru menjadi penyebab utama masalah yang dihadapi industri galangan kapal saat ini.

"Mereka dalam sekejab dapat berinvestasi peralatan, menyerap sumber daya manusia. Akan tetapi setelah itu, mereka juga kehilangan orderan dan pekerjaan. Lalu SDM dan investasi peralatannya untuk apa?," katanya.

Akibat order pembangunan kapal yang sepi, sebagian perusahaan galangan kapal nasional di luar Batam sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan inti dan memutus kontrak dengan sub kontraktor (sub-kon).  

Saat ini, katanya, industri galangan kapal nasional  benar-benar semakin khawatir dengan menurunnya order pembangunan kapal baru.  Kondisi ini sudah dirasakan dampaknya di galangan swasta yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau.

Berdasarkan rilis Asosiasi perusahaan shipyard Batam atau Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), tercatat sedikitnya 20 galangan kapal yang tutup karena sepinya pesanan kapal baru.

Galangan tersebut memperkerjakan lebih dari 200.000 tenaga kerja yang sebagian besarnya dari Indonesia. Sementara, sekitar 30 perusahaan galangan lainnya mencoba bertahan dengan menyelesaikan pesanan kapal pada tahun-tahun lalu dan sebagian lagi mengerjakan proyek perbaikan kapal.

Azis mengharapkan pada 2019, Pemerintah dapat membuat kebijakan yang akan membantu industri galangan kapal nasional menerima order kapal dari swasta maupun lembaga pemerintahan dan BUMN secara kontiniu sehingga kelangsungan usaha dan investasi industri kapal dapat lebih terjamin. 

  (aji/hlz)


Komentar