Rabu, 20 Maret 2019 | 14:30 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Angkutan Darat
Selasa, 08 Januari 2019 16:20

Kerugian akibat Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp65 Triliun per Tahun

Translog Today

JAKARTA -

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian sangat besar sekitar Rp65 triliun setiap tahun, sehingga tidak bisa terus dibiarkan.

“Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota,” katanya.

Dia mengungkapkan hal itu saat menyampaikan kata pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1).

Presiden menginginkan sistem transportasi di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya harus terintegrasi, baik intra moda maupun antarmodanya. Apabila transportasi dan lalu lintas dikelola dengan baik, dia yakin kemacetan di Jabodetabek bisa dikurangi.

Jokowi mengakui pengelolaan transportasi masih belum terintegrasi. Misalnya, urusan jalan di Jabodetabek ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, Pemprov DKI, Banten, dan Jawa Barat.

Namun Presiden optimistis dengan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan kereta commuter (KRL) akan sangat membantu mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

“Ke depan pengelolaan moda transportasi semuanya harus terkelola dengan baik. Masyarakat didorong menggunakan transportasi massal yang telah disiapkan itu sehingga angkutan pribadi bisa berkurang secara besar-besaran,” ujarnya.

Presiden juga mengakui pengelolaan transit oriented development (TOD) belum berjalan efektif meskipun sudah berjalan puluhan tahun. Pasalnya, TOD dikelola sejumlah instansi, seperti DKI, Jabar, Banten, Kementerian BUMN, dan kementerian lainnya.

“Keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini harus benar-benar dirancang dan dihitung. Salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD yang ada,” kata Jokowi. (hlz/hlz)


Komentar