Jumat, 24 Mei 2019 | 21:49 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Senin, 14 Januari 2019 18:35

INSA Harapkan Permendag 82 Dipercepat Pelaksanaannya

Translog Today

JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mendorong Pemerintah segera menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Permendag No. 82 tahun 2017 diundangkan pada 26 Oktober 2017. Seharusnya, Permendag tersebut berlaku setelah enam bulan kemudian (26 April 2018), akan tetapi ditunda hingga Mei 2020 berdasarkan Permendag No. 48 tahun 2018 dan Permendag No.80 tahun 2018.

Pasal 3 Permendag tersebut menyatakan eksportir yang mengekspor batubara dan/atau CPO, pengangkutannya wajib menggunakan angkutan laut yang dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Sedangkan importir yang mengimpor beras dan barang untuk pengadaan barang Pemerintah, pengangkutannya wajib menggunakan angkutan laut yang dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Jika angkutan laut yang dikuasai perusahaan angkutan laut nasional masih terbatas, ekspor dan importir dapat menggunakan angkutan laut yang dikuasai perusahaan angkutan laut asing.

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Deputi V Kantor Menko Perekonomian No. DPP-SRT-XII/18/113 tertanggal 17 Desember 2018 perihal Dukungan INSA terhadap Percepatan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.82 tahun 2017.

Menurut dia, berdasarkan laporan yang dirilis Kementerian Keuangan, defisit neraca jasa Indonesia menjadi penyumbang terbesar defisit transaksi berjalan. Pada tahun 2017, dari defisit transaksi berjalan yang mencapai US$17,29 miliar, sebesar US$ 7,86 miliar bersumber dari defisit neraca jasa.

Selama bertahun-tahun, kegiatan angkutan laut ekspor Indonesia masih menjadi salah satu penyumbang defisit neraca jasa terbesar mengingat lebih dari 90% komoditas ekspor dan impor, terutama batubara dan CPO, masih menggunakan kapal yang dikuasai perusahaan angkutan laut asing. "Karena itu, kami meminta agar Permendag itu dipercepat pelaksanaannya," katanya.

  (aji/hlz)


Komentar