Senin, 22 April 2019 | 11:26 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Galangan Kapal
Kamis, 31 Januari 2019 10:01

Mendesak, Industri Galangan Kapal Nasional Butuh 5 Langkah Strategis

Translog Today
(istimewa)

SURABAYA -

Industri galangan kapal nasional saat ini masih menghadapi banyak masalah yang cukup kompleks. Sebagai komponen penting bagi negara maritim yang dicita-citakan, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat industri ini. 

Setidaknya ada lima langkah yang harus ditempuh sesegera mungkin. Hal ini terungkap dalam lokakarya Pemberdayaan Industri Galangan Kapal Nasional yang digelar DPC Iperindo Jawa Timur di Surabaya pada Rabu (30/1/2019). 

Pertama, Indonesia memerlukan kebijakan yang mendorong sebuah sustained demand for ships dalam berbagai jenis, jumlah dan ukuran serta mutu yang makin tinggi. 

Belanja pemerintah yang cukup besar (sekitar Rp20 triliun/tahun) dalam pengadaan infrastruktur maritim dalam bentuk kapal negara, KRI, dan kapal penyeberangan akan memberikan sinyal pasar yang positif bagi industri ini. 

Kedua, pasar industri maritim ini juga memerlukan sebuah pemerintahan maritim yang kuat. Pemerintahan maritim nasional saat ini masih lemah, kurang sinergis, dan tidak memiliki maritime leadership dengan visi jangka panjang. 

Agenda mentransformasikan Badan Keamanan Laut menjadi Badan Pengawal Laut dan Pantai (Indonesia Sea and Coast Guard) yang diamanahkan oleh UU Pelayaran 2005 hingga saat ini masih terbengkalai. 

Akibatnya belum ada kepastian hukum di laut yang dibutuhkan agar ekonomi biaya tinggi di laut bisa dihilangkan. 

Ekonomi biaya tinggi di laut menyebabkan sektor pelayaran yang tidak sehat, dan biaya logistik yang tinggi, sehingga industri pelayaran belum mampu memberikan sinyal pasar yang kuat bagi industri galangan kapal. 

Sekalipun asas cabotage sudah dilaksanakan cukup baik, program Tol Laut pemerintah saat ini belum mampu memberi sinyal pasar yang cukup bagi industri komponen kapal untuk tumbuh sehingga mengurangi biaya produksi kapal. 

DPC Iperindo Jawa Timur 

Ketiga, menghadapi kesenjangan spasial antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, kita membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pemerataan, bukan pertumbuhan tinggi yang obsesif. 

Persatuan nasional memerlukan industri maritim yang kuat. Kita juga memerlukan kebijakan Melihat ke Timur yang konsisten agar pembangunan infrastruktur di KTI meningkatkan kesempatan kerja sekaligus kapasitas penciptaan nilai tambah nasional. 

Perencanaan pembangunan perlu mengadopsi paradigma baru bahwa armada kapal nasional merupakan infrastruktur negara kepulauan bercirikan Nusantara ini. 

Keempat, industri galangan kapal nasional juga masih menghadapi kelangkaan qualified welders. Pembentukan SMK perkapalan dan lembaga-lembaga pelatihan pengelas bersertifikat sudah dilakukan namun perlu dukungan yang lebih besar. 

Saat ini sistem pendidikan nasional belum cukup berpihak pada pendidikan vokasi dan pendidikan non-formal yang mendidik warga muda untuk menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan industri maritim.

Kelima, peningkatan daya saing industri galangan kapal nasional juga memerlukan kebijakan standardisasi desain berbagai jenis kapal (kapal niaga berbagai jenis, kapal negara, KRI, kapal khusus) agar biaya produksi bisa ditekan dan industri komponen bisa tumbuh dengan sehat. 

Strategi Berbasis Ruang

Untuk Jawa Timur dengan rekam jejak industri maritim yang kuat sejak era Majapahit, pilihan menjadi Provinsi Agro-Maritim sudah pernah dirumuskan oleh Forum Maritim Jawa Timur bersama Biro SDA Provinsi Jawa Timur. 

Perlu disadari bahwa strategi maritim adalah strategi berbasis ruang, bukan komoditas. Pardigma pembangunan berbasis komoditas selama 50 tahun terakhir terbukti ekstraktif sehingga tidak ramah lingkungan, dan kurang mampu meningkatkan nilai tambah. 

Kelima hal tersebut perlu diselesaikan Pemerintah bersama para pemangku kepentingan industri maritim, termasuk lembaga pendidikan tinggi. (Daniel Mohammad Rosyid) (hlz/hlz)


Komentar