Jumat, 18 Oktober 2019 | 23:49 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelayaran
Senin, 25 Februari 2019 12:29

INSA Dukung Pelindo I-IV Bentuk Sub-Holding di 7 Pelabuhan

Aidikar M. Saidi

JAKARTA -

Pelaku usaha pelayaran nasional mendukung rencana PT Pelabuhan Indonesia I-IV membentuk sub-holding guna memperbaiki standar pelayanan di pelabuhan agar dapat menurunkan biaya logistik.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), mengatakan perusahaan pelayaran anggota INSA sangat mendukung rencana Pelindo I, II, III dan IV itu untuk membuat sub-holding guna menstandarkan dan menyederhanakan pelayanan di pelabuhan.

Dia mengungkapkan perusahaan pelayaran anggota INSA sudah banyak menurunkan biaya logistik dengan ikut berperan dalam mengoperasikan kapal Tol Laut sehingga dapat menurunkan freight (ongkos angkut) 

"INSA men-support penuh rencana Pelindo untuk membuat sub-holding dengan  standar pelayanan di tujuh pelabuhan di Indonesia," ujarnya, belum lama ini.

Dia mengaku belum mengetahui tujuh pelabuhan mana saja pada tahap pertama yang akan dilibatkan dalam sub-holding tersebut. “Yang penting sudah ada usaha dari Pelindo untuk menurunkan biaya logistik di pelabuhan,” ujar Carmelita.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan sinergi dan kolaborasi antar BUMN untuk membuat standar dan menyederhanakan pelayanan agar menurunkan biaya logistik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Beritakapal.com, tujuh pelabuhan tahap pertama tersebut yakni Belawan, Dumai, Palembang, Tanjung Priok, Semarang, Tanjung Perak, dan Makassar.

Dia berharap sub-holding itu juga bisa melibatkan Pertamina untuk pelayanan bunker serta pandu dan tunda.

Sebelumnya, Pelindo I, II, III, dan IV melaksanakan kesepakatan bersama yang disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal tersebut membawa angin segar bagi perusahaan pemakai jasa pelabuhan dengan harapan mampu memperbaiki pelayanan di pelabuhan.

INSA selaku mitra kepelabuhanan menilai kesepakatan sub-holding tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berstandar sama, seperti standar minimum kedalamaan alur dan kolam pelabuhan, standar produktivitas, standar kekuatan tenaga kapal tunda sesuai kebutuhan disyaratkan, dan standar lainnya.

Dengan demikian terjadi efisiensi yang diyakini dapat menekan biaya operasional dalam mata rantai logistik nasional. 

Sebagai BUMN pelabuhan, Pelindo diharapkan mampu menjadi contoh bagi elemen rantai logistik lain untuk menekan biaya logistik di Indonesia. 

Carmelita juga mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Menteri BUMN ini sudah lama diinginkan meskipun baru terwujud. 

Bahkan pada 2017, ada wacana holding yang terdiri dari BUMN pelabuhan, perkapalan, dan kawasan industri.

Begitu pun dengan kerja sama dalam pendayagunaan aset antar BUMN contohnya dengan Pertamina. 

Dalam kerja sama itu, tug boat Pertamina nantinya dapat saja digunakan oleh Pelindo. Sebaliknya penjualan BBM di pelabuhan bisa menggunakan fasilitas Pelindo.

"Kami mendukung holding Pelindo Incorporated, sebab mata rantai logistik tidak hanya sisi pelayaran atau pelabuhan. Langkah Pelindo ini diharapkan memicu elemen lainnya untuk bersama menekan biaya logistik nasional," ujarnya.

Pada 18 Februari 2019, Dirut Pelindo I-IV menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Dewan Transformasi dalam rangka Implementasi Cluster Prioritas Pelindo Incorporated.

Penandatanganan SKB merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Pelindo I-IV tentang tindak lanjut pembentukan Pelindo Incorporated.

Selain SKB, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Induk antara Pelindo II atau IPC dengan PT Pertamina (Persero) tentang Sinergi Kerjasama Dalam Bidang Kepelabuhanan, Energi dan Pendayagunaan Aset. (hlz/hlz)


Komentar