Selasa, 21 Mei 2019 | 00:09 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Rabu, 27 Februari 2019 10:01

BKI Sudah Kelaskan 11.500 Kapal Berbendera RI dan 2.996 Kapal Baru

Aidikar M. Saidi
(BKI)

JAKARTA -

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sudah mengkelaskan sedikitnya 11.500 unit kapal berbendera Merah Putih dan 2.996 unit kapal bangunan baru dalam 5 tahun terakhir.

Banyaknya kapal yang dikelaskan oleh BKI menyusul pemberlakuan asas cabotage (komoditas domestik diangkut kapal berbendera RI) sehingga jumlah kapal berbendera Merah Putih terus bertambah.

Hal tersebut terungkap dalam Workshop Keselamatan Industri Maritim sekaligus gathering dengan puluhan wartawan dari berbagai media nasional di Graha BKI Tanjung Priok Jakarta pada Selasa (26/2/2019).

Workshop bertujuan memperkenalkan lebih intens kepada media tentang peran dan tugas BKI dalam membantu pemerintah dan mendukung seluruh stakeholder dalam pengembangan industri kemaritiman nasional.

Direktur Utama BKI Rudiyanto, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa tugas utama BKI adalah industry marine safety atau menjaga keselamatan industri maritim nasional.

Untuk melaksanakan tugas ini, paparnya, BKI memiliki tiga layanan, yakni Jasa Klasifikasi Kapal, Jasa Komersil Industri, dan Jasa Statutoria.

“Kegiatan atau jasa klasifikasi kapal merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rudiyanto, BKI dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Tidak hanya itu, saat ini BKI telah mengantongi izin untuk melakukan pengklasifikasian terhadap bangunan lepas pantai atau fasilitas apung di lingkungan minyak dan gas. 

Bangunan lepas pantai meliputi F(P)SO, FPU, MODU, MOPU, FS(R)U, FLNG, Tank Barge, Single Point Mooring, Platform, Rig, Jacket, Pipeline dan fasilitas pendukung lainnya.

BKI juga sudah melakukan proses klasifikasi untuk beberapa jenis fasilitas apung dan kapal penunjang bangunan baru maupun eksisiting ataupun konversi, baik dual class maupun single class.

Kemudian, untuk layanan jasa komersil kemaritiman, lanjut Rudiyanto, BKI hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dari para stakeholder khususnya para pemakai jasa.

Diversifikasi Usaha

BKI yang pada awalnya bergerak pada bidang klasifikasi kapal, kini telah melakukan diversifikasi ke bidang usaha komersial. 

Sejak 1977, dengan unit usaha pengujian dan laboratorium untuk pemeriksaan komponen dan material kapal yang terus berkembang kegiatannya dan tidak hanya terkait dengan bidang perkapalan (marine). 

“BKI telah berkembang sebagai independent assurance yang merambah berbagai sektor bisnis yang meliputi tiga sektor bisnis, yaitu sektor Industri, Marine, dan Energi,” ujar Rudiyanto.

Sebagai independent assurance, dia menegaskan BKI Komersil selalu mengedepankan profesionalitas tinggi yang didukung tenaga ahli dari berbagai bidang, pendidikan, dan keahlian serta pengalaman, serta didukung oleh jaringan pelayanan di 20 cabang di seluruh Indonesia.

Menurut Rudiyanto, layanan komersil tersebut berawal dari peran utamanya sebagai penjamin keamanan dan keselamatan di sektor maritim khususnya kapal.

Oleh karena itu, sebagai independent assurance, BKI Komersil membantu pihak-pihak yang bertransaksi (pihak pertama dan kedua) untuk memberikan data obyektif tentang kondisi bisnis dan sarana prasarana mereka di bidang marine, industri maupun energi.

Data tersebut disajikan melalui tujuh layanan jasa dengan mengacu pada standar/rules melalui riset berbagai studi, regulasi pemerintah, regulasi internasional maupun pengembangan oleh BKI.

“Dengan peranannya sebagai independent assurance, BKI Komersil juga melakukan kegiatan sebagai QA & QC (pihak kedua) melalui tujuh layanan jasa untuk menjamin bisnis pihak pertama berjalan lancar, terjamin, aman dan terus berkembang,” ujarnya.

Di bidang marine, misalnya, desain dan analisis teknik bidang perkapalan dan konsultan pembangunan/operasi kapal menjadi contoh bagaimana BKI Komersil menjadi pihak kedua. “Ini juga terjadi di bidang Industri, Marine dan Energi,” kata Rudiyanto.

Survei Statutoria

Untuk layanan yang ketiga, lanjut Rudiyanto, selain sebagai badan klasifikasi, BKI memiliki kemampuan dalam melaksanakan survei terkait statutoria.

Dengan jaringan pelayanan lebih dari 18 cabang, baik nasional dan internasional, beserta jumlah surveyor/auditor yang berkualifikasi, BKI dipercaya sebagai Recognized Organization (RO) untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria dari Indonesia dan Mongolia. 

Otorisasi yang diberikan kepada BKI tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan terhadap persyaratan yang terdapat dalam Resolusi IMO A.739(18) and A.789(19) dan aturan RO Code yang akan diberlakukan.

Tugas statutoria yang diberikan kepada BKI antara lain yang terkait dengan keselamatan maritim, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan pelaut, baik yang berupa regulasi Internasional (SOLAS, ICLL, MARPOL dan MLC, dan lain-lain), dan nasional. 

“Sebagai tambahan, BKI juga aktif dalam melaksanakan audit sistem manajemen keselamatan (ISM Code) maupun sistem manajemen keamanan kapal dan pelabuhan (ISPS Code),” jelas Rudiyanto.

Dalam pelaksanaan tugas otorisasi tersebut, Rudiyanto mengatakan kinerja BKI dapat diukur dari statistik Port State Control (PSC). Statistik di Tokyo MOU PSC menunjukkan tren positif dimana nilai ef yang diperoleh dari tahun ke tahun semakin kecil. Ini berarti BKI dalam tren positif menuju RO berkinerja baik (High Performance RO).

Selain tugas tersebut, tambah Rudiyanto, BKI turut berperan serta aktif dalam IMO Meeting untuk menjaga relevansi terhadap aturan yang berlaku di dunia internasional. (hlz/hlz)


Komentar