Kamis, 19 September 2019 | 02:37 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Selasa, 05 Maret 2019 21:41

Digitalisasi Logistik Butuh Kolaborasi Ekosistem dan Kebijakan Mandatory

Aidikar M. Saidi

JAKARTA -

Pemerintah perlu menjadikan digitalisasi logistik sebagai kebijakan mandatory (wajib) guna menciptakan sebuah ekosistem kolaboratif sehingga bisa menurunkan biaya logistik nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, digitalisasi logistik mustahil berjalan secara efektif apabila masing-masing pihak di sektor ini berjalan sendiri.

Dia menyebutkan, sejak penerapan Delivery Order (DO) Online di Tanjung Priok pada 2014 atau sudah 4 tahun berjalan hanya bisa dilakukan antara pengelola terminal dan pelayaran, sedangkan pelayaran dengan consigneemasih terputus.

"Digitalisasi logistik akan sulit diwujdukan kalau kita masih bekerja sendiri-sendiri. Perlu kolaborasi ekosistem dan perlu dilakukan secara mandatory,” kata Yukki dalam Diskusi Media “Peluang dan Tantangan Digitalisasi Logistik” yang diselenggarakan Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami), Selasa (5/3).

Menurut Yukki, digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya logistik, sehingga upaya ini perlu didukung dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.  

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H Purnomo, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kasubdit Sistem Informasi dan Sarpras Angkutan Laut Sukirno Dwi Susilo saat membuka acara itu, mengatakan pemerintah sebagai regulator terus bekerja keras untuk mewujudkan sistem logistik yang efektif, transparan dan efisien, baik melalui peningkatan kualitas SDM di pelabuhan maupun pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Peningkatan teknologi informasi ini menjadi salah satu arah kebijakan Ditjen Perhubungan Laut tahun 2020 sehingga perlu dilakukan modernisasi pelabuhan berbasis teknologi informasi dalam mendukung logistik nasional atau yang sering disebut digitalisasi pelabuhan.

“Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi pelabuhan ialah melalui penerapan sistem Inaportnet versi 2.0 dan DO Online yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan, meningkatkan kelancaran arus barang, transparansi dan percepatan pelayanan sehingga menjadi lebih mudah dan murah,” ungkapnya.

Saat ini, Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem inaportnet di 16 pelabuhan yang menjadi salah satu program Quick Win kementerian tersebut pada tahun 2018. 

“Pemerintah berkomitmen mendukung tumbuh kembang industri logistik nasional, memberikan kemudahan kepada pelaku usaha melalui penerapan sistem online yang terintegrasi dan deregulasi peraturan untuk kemudahan usaha serta melakukan perbaikan sistem layanan dan kinerja pelabuhan,” ujarnya.

Keuntungan

Sementara itu Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyebut tingginya biaya pengurusan dokumen selama ini menjadi keluhan yang dihadapi pengusaha pelayaran nasional. 

Hal tersebut bisa membuat tarif angkutan menjadi mahal dan tidak memiliki daya saing. INSA berharap pemerintah memberikan fasilitas kemudahan berupa regulasi yang bisa membuat biaya pengiriman barang menjadi lebih murah.

Terkait program digitalisasi logistik, menurut Carmelita, hal tersebut akan memicu sejumlah keuntungan yang diperoleh dalam bisnis pelayaran seperti kargo yang sedang berlayar bisa terlacak, rantai pasok dari hulu hingga hilir bisa terlihat, termasuk merekam informasi tentang kapal.

“Digitalisasi menjadikan otomasi dokumen dan jadwal pelayaran bisa mudah diketahui.” jelasnya.

Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi, perusahaan pelayaran anggota INSA sektor kontainer, tengah mengembangkan sistem aplikasi pengiriman petikemas (booking online). 

Dia menilai sistem ini sangat efisien dan mendatangkan benefit bagi pengguna jasa karena pelayanan dilakukan 24 jam dalam 7 hari untuk reservasi dan kepastian pelayanan.

Namun yang lebih penting dari sistem pelayanan online ialah transparansi harga pengiriman barang, jadwal dan pelayanan. Memiliki peluang besar dalam mencari beragam informasi yang dibutuhkan saat booking berlangsung serta mempercepat proses transaksi.

Turunkan Biaya

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt. Hermanta menilai digitalisasi logistik mampu menurunkan biaya sehingga memberikan keuntugan bagi para pengusaha.

“Sekalipun saat ini masih terdapat kendala kemampuan sumber daya manusia dan teknologi, tapi digitalisasi harus terus dilakukan mengingat sejumlah negara lain sudah menjalankan,” paparnya.

Hermanta mencontohkan, dalam kunjungannya ke sejumlah negara, digitalisasi logistik telah banyak memberikan keuntungan kepada pengusaha, bahkan sudah dijalankan cukup lama dan terus ditingkatkan kemajuan teknologinya. 

Di samping itu, tuturnya, digitalisasi logistik mendorong pengusaha mendapatkan layanan kepengurusan dokumen yang lebih cepat tanpa harus menunggu lama.

Pendapat senada disampaikan Yukki. Dia mengatakan digitalisasi logistik menjadi sebuah kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Tanpa mengadopsi teknologi, menurut dia, akan sangat sulit untuk berkompetisi, apalagi kinerja logistik Indonesia masih tertinggal di Asean. Bahkan bila infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah selesai dikerjakan, hanya mampu memangkas  biaya tidak lebih dari 2,5%.

“ALFI meyakini, bila infrastruktur  pemerintah selesai dikerjakan diikuti implementasi digitalisasi, biaya logistik bisa turun menjadi 17% dari total GDP,” ungkapnya optimistis.

Optimisme itu, menurut Yukki, tidak berlebihan mengingat ALFI sendiri telah melakukan survei biaya logistik pada 2016 dan 2017 yang mencatat 23,5% dari total PDB atau menurun dibanding sebelumnya sekitar 25%.

“Agar target penurunan biaya logistik tercapai, para pelaku usaha sudah seharusnya berkolaborasi dalam menghadapi tantangan persaingan global diera digitalisasi saat ini, selain pembenahan total melalui modernisasi pelabuhan,” katanya.

Namun Ketua Umum DPP Asosiasi Keagenan Kapal Indonesia (ISAA) Juswandi Kristanto berharap digitalisasi logistik didukung infrastruktur utama maupun pendukung sehingga proses pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

Di samping itu kepastian tindakan-tindakan yang akan dilakukan jika terjadi gangguan pada sistem sehingga tidak menghambat pada pelayanan.

“Kami mengharapkan sinergitas dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sektor logistik agar program digitalisasi ini berjalan dengan baik,” harapnya.

Keharusan

Sementar itu, Ketua Umum DPP Asososiasi Pengusaha Truk Indonesia(Aptrindo) Gemilang Tarigan memperkirakan digitalisasi dapat menekan biaya logistik dari dan ke pelabuhan di atas 10%, sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha truk bisa di atas 25%. 

Apalagi, menurut dia, implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang telah menjadi keharusan bagi pengusaha truk mengingat Pelindo II akan mengoperasikan layanan seluruh pelabuhannya dengan sistem otomatisasi secara penuh 

Meski demikian, sejauh ini digitalisasi logistik masih menghadapi sejumlah kendala antara lain dukungan ketersediaan infrastruktur seperti teknologi dan komunikasi, ketersediaan infrastruktur dan jaringan yang handal, terbatasnya jangkauan jaringan pelayanan non seluler, serta kebiasaan menggunakan sistem manual dalam transaksi logistik. 

“Untuk mengatasi hal tersebut, Aptrindo mengusulkan agar dilakukan pemanfaatkan platform sistem operasi virtual bersama untuk mengatasi hambatan investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM di perusahaan,” pungkasnya. (hlz/hlz)


Komentar