Kamis, 21 Maret 2019 | 12:17 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Galangan Kapal
Rabu, 06 Maret 2019 17:21

INSA Dukung Pemerintah Revisi PMK 120 tahun 2017

Translog Today
galangan kapal nasional (translogtoday)

JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mendukung rencana revisi  Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No.120 tahun 2017. Sebab, jika tidak direvisi, peraturan tersebut akan mematikan industri galangan kapal di Batam dan menjadi mimpi buruk bagi pelaku usaha pelayaran nasional yang memesan kapal di dalam negeri, khususnya di Batam.

PMK No.120 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMK No.47 tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai tersebut diundangkan pada 4 September 2017 dan berlaku sejak 60 hari sejak Peraturan tersebut diundangkan atau tepatnya mulai 4 November 2017.

Hingga kini pengusaha galangan kapal di Batam masih berpedoman kepada Pasal 61 ayat 3 PMK No.120 tahun 2017 yang menyatakan bahwa sebelum penyampaian PPFTZ-01, pengusaha melakukan perhitungan dengan menggunakan bahan baku dengan pembebanan tarif secara keseluruhan bahan baku atau menggunakan pembebanan tarif barang jadi. Atas perhitungan tersebut, pengusaha memilih mana yang dianggap menguntungkan secara fiskal.

Selama ini, bea masuk bahan jadi/turunan dari Hot Rolled Plate/Ship Plat berupa kapal adalah 0% sesuai dengan PMK No.6 tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Dengan demikian, pengusaha berhak memperoleh bea masuk impor kapal 0%.

Hanya saja, pasal 61 ayat 3 PMK No.120 tahun 2017 tidak berlaku dalam hal pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas bahan baku dibebaskan dari bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau bea masuk pembalasan sebagaimana diatur berdasarkan pasal 61 ayat 4 PMK No.120 tahun 2017.

Sedangkan pasal 61 ayat 5 menegaskan bahwa pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan menggunakan bahan baku yang diberi perlakuan dibebaskan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau bea masuk pembalasan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dipungut bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau bea masuk pembalasan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.

Masalahnya, PMK tersebut baru diketahui oleh para pengusaha galangan dan pelayaran nasional setelah adanya Nota Dinas Direktur Fasilitas DJBC Kementerian Keuangan No. ND.79/ BC.03/2019 tentang Penegasan Atas Pengenaan Bea Masuk Tambahan di Kawasan Bebas yang terbit pada 25 Januari 2019.

Dalam Nota Dinas, Direktur Fasilitas DJBC tersebut memberlakukan Bea Masuk dan BMAD atas impor bahan baku Hot Rolled Plate/Ship Plate yang telah diola hmenjadi bahan jadi berupa kapal. Padahal selama ini pembelian kapal dari Batam oleh pengusaha pelayaran nasional di luar Batam tidak dikenai Bea Masuk dan BMAD.

Johnson  menilai jika PMK  No. 120 tahun 2017 diberlakukan, seluruh galangan kapal di Batam akan tutup karena akan ada NOTUL (Nota Pembetulan) terhadap ribuan kapal yang telah diproduksi oleh galangan kapal Batam dan dibeli pengusaha pelayaran nasional sejak 4 November 2017 hingga sekarang.

"Padahal saat ini sebagian besar galangan di Batam sudah tidak beroperasi akibat order kapal yang kian sepi," katanya. (aji/hlz)


Komentar