Selasa, 19 November 2019 | 18:08 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Customs
Selasa, 30 April 2019 19:21

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Belasan Ribu Ponsel, Laptop dan Tablet

Aidikar M. Saidi

JAKARTA - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan penyelundupan belasan ribu ponsel, laptop, tablet, dan alat elektronik lainnya senilai lebih kurang Rp61,86 miliar dalam dua kali penindakan pada April 2019.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan modus yang digunakan dalam kedua penyelundupan tersebut tergolong nekat dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi/High Speed Craft (HSC).

Menurut dia, penindakan pertama dilakukan pada Sabtu (20/4) di pergudangan daerah Jakarta Barat. Penindakan berawal saat Special Enforcement Team (SET) DJBC mendapatkan informasi adanya dugaan pemasukan barang ilegal di Pantai Salira, Banten dan langsung melakukan pemantauan sejak 12 Maret 2019.

Pada Jumat (19/4) pukul 23.00 WIB, SET DJBC tiba di lokasi Pantai Salira, Banten, dan mendapati tiga unit mobil box yang telah selesai melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kapal HSC.

"SET DJBC kemudian mengintai perjalanan ketiga mobil box tersebut dan juga melakukan koordinasi dengan Customs Enforcement Team (CET) untuk menindak di tempat yang dituju" katanya dalam jumpa pers di kantor pusat DJBC, Selasa (30/4).

Hari Sabtu (20/4) pukul 01.00 WIB, petugas DJBC menangkap ketiga mobil box tersebut saat masuk sebuah gudang di Jalan Kali Sekretaris Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Petugas DJBC segera mengevakuasi ketiga mobil box beserta barang bukti serta mengamankan enam orang oknum berinisial RL, MM, l, MS, T, dan HJ untuk diproses lebih lanjut.

Dari penindakan ini, petugas DJBC berhasil menyita berbagai produk elektronik dengan jumlah kurang lebih 18.920 buah senilai kurang lebih Rp54,63 miliar.

Hanya berselang satu minggu, pada Jumat (26/4) satuan tugas Patroli High Speed Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau kembali melakukan penindakan HSC bermesin 4 x 300 PK dengan muatan telepon genggam.

Pukul 19.50 WIB, Satuan Tugas BC 15041 mengejar sebuah HSC dari arah Pulau Pisang menuju Pulau Patah. Satuan Tugas BC 1105 bergerak untuk menghadang jalur yang kemungkinan dilalui HSC tersebut.

Pukul 20.30 WIB, Satuan Tugas BC 15041 berhasil mengamankan HSC tersebut, namun petugas mendapati barang bukti dibuang ke laut oleh para awak kapal yang juga menceburkan diri ke laut.

Dari hasil pengumpulan barang bukti yang dilakukan Satuan Tugas BC 1105, petugas berhasil mengamankan 98 karton berisi kurang lebih 3.279 buah telepon genggam senilai Rp7,24 miliar.

Selain itu, petugas berhasil mengamankan HSC yang digunakan sebagai sarana pengangkut barang ilegal tersebut bernilai kurang lebih Rp932 juta.

Dengan pengetatan pengawasan dl pelabuhan resml dan pesisir tlmur pantai timur Sumatera serta perbatasan maka terjadl perubahan modus penyelundupan melalui titik-titik baru yang selama ini tidak menjadi titik rawan penyelundupan.

Dari dua penindakan tersebut, DJBC berhasil mengamankan satu orang tersangka dan saat ini dalam proses pengembangan penanganan perkara.

DJBC melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ditjen Pajak dalam rangka Joint Investigation untuk mengungkap rangkaian kasus termasuk layer-Iayer yang ada di dalamnya.

Atas penyelundupan ini. pelaku akan dijerat dengan ketentuan hukum UU No. 10 Tahun 1996 j.o UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 103d Lo. pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

"Penindakan yang telah dilakukan DJBC merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas peredaran barang-barang ilegal," tegas Mardiasmo.

Dia mengungkapkan, DJBC telah melakukan 3.354 penindakan di bidang impor hingga April lalu. Dari jumlah tersebut, terdapat 136 kasus penyelundupan telepon genggam.

"Peredaran barang itu tidak hanya akan merugikan para pelaku industri dalam negeri yang taat peraturan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat mengingat tidak adanya izin edar dari pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, keberhasilan DJBC ini tidak lepas dari sinergi kementerian/lembaga lain, seperti TNI, Polri, dan Keyaksaan Agung, PPATK, Bakamla, Kemenhub, Kemenperin, dan Kemenkominfo.

"Penindakan ini juga sejalan dengan Program Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Ilegal di Selat Malaka, Pesisir Timur Sumatera, dan Batam yang dicanangkan pada 15 Januari 2019 di Batam," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar