Jumat, 24 Mei 2019 | 22:58 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Rabu, 01 Mei 2019 12:16

THC di KTI Mahal, Koperasi TKBM Dituntut Efisien atau Bakal Tergusur dari Pelabuhan

Aidikar M. Saidi
Raja Oloan Saut Gurning

JAKARTA - Tingginya biaya Terminal Handling Charger (THC) di sejumlah pelabuhan di kawasan timur Indonesia dinilai bisa menjadi bumerang bagi keberadaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di dalam komunitas jasa kepelabuhanan lainnya.

Pasalnya, 60% biaya THC di KTI berasal dari komponen biaya TKBM, sehingga Koperasi TKBM harus segera membenahi mekanisme penetapan biaya jasanya agar lebih kompetitif.

Menurut Dosen fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Raja Oloan Saut Gurning, mengatakan Koperasi TKBM di KTI harus menyadari dampak negatif dari tingginya biaya jasa TKBM.

"TKBM harus bersaing dengan berbagai entitas lain yang sedang dan terus berusaha mengedepankan efisiensi dan produktivitas," ujarnya pada Seminar Publik Penerapan Prinsip Hukum Persaingan Usaha Pada Industri Jasa Pengangkutan Laut di Auditorium UGM Kampus Jakarta, Selasa (30/4).

Saut Gurning mengatakan TKBM melalui mekanisme koperasi perlu banyak berbenah agar lebih efisien, kompeten dengan keahlian dan mendukung jasa kepelabuhanan yang tidak menimbulkan biaya tinggi.

Jika tidak, dia khawatir usaha dan kegiatan TKBM akan sangat rentan dengan berbagai opsi subtitusi dari TKBM berbasis koperasi itu.

Menurut dia, secara praktis, adalah rasional jika BUP (Badan Usaha Pelabuhan), baik BUMN maupun non-BUMN, akan merespons inefisiensi TKBM ini dengan pengalihan kegiatan manual ke mekanisasi usaha bongkar-muat, termasuk opsi lain yakni penyediaan tenaga bongkar-muat di luar koperasi.

"Saya kira Kemenko Kemaritiman dengan koordinasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan dua hal secara bersamaan, namun pro pada efisiensi ekosistem jasa kepelabuhanan termasuk TKBM ini," tuturnya.

Upaya efisiensi itu, yakni melalui penguatan TKBM baik secara kelembagaan, SDM dan manajemen operasinya sehingga TKBM menjadi bagian penting yang mendukung efisiensi jasa maritim nasional.

"Jika respons negatif tetap dilakukan oleh Koperasi TKBM, maka pemerintah perlu mendorong usaha persaingan dalam operasi TKBM lewat penghapusan monopoli satu unit koperasi tunggal TKBM di sebuah kluster pelabuhan," ungkapnya.

Caranya yakni lewat pendirian beberapa koperasi TKBM lain atau pembentukan usaha tenaga kerja lain non-koperasi. "Opsi ini diharapkan mengubah perilaku non-partisipatif koperasi TKBM untuk efisiensi logistik dan ekonomi nasional," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar