Minggu, 15 Desember 2019 | 15:24 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Dock & Repair
Kamis, 18 Juli 2019 06:33

Pemberi Order Kapal Harus Realistis terhadap Kondisi Industri Galangan

Translog Today
Joeswanto Karijodimedjo (Translogtoday)

JAKARTA -

Sejak tahun lalu, industri galangan kapal di dalam negeri meredup. Tidak ada lagi order bangunan kapal baru, kecuali pekerjaan reparasi untuk menopang kelangsungan hidupnya.

Kondisi ini dikhawatirkan berlanjut hingga akhir tahun 2019, mengingat belum ada rencana anyar dari pemerintah, BUMN ataupun swasta untuk membangun kapal baru.

Mengapa industri galangan kapal nasional bisa mengalami kondisi yang sulit seperti sekarang, padahal pemerintah sudah berusaha memberikan perhatian besar kepada sektor maritim?

Tidak hanya membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pemerintah bahkan telah mencanangkan visi Indonesia Poros Maritim Dunia dengan program Tol Laut dan pembangunan infrastruktur.

Praktisi senior industri perkapalan Joeswanto Karijodimedjo menyampaikan pandangannya ketika ditanyakan mengenai fenomena tersebut. Dia mencoba berintrospeksi untuk menjelaskan kesulitan industri galangan.

Menurut dia, kondisi yang terjadi saat ini disebabkan pemberi order pembangunan kapal kurang realistis melihat kapasitas galangan lokal. Pemberi order itu terutama pemerintah dan BUMN seperti PT Pertamina (Persero).

Sesuai dengan aturan tender, pemberi order menggunakan aturan dan persyaratan yang ketat, bahkan sebenarnya sangat berat untuk dipenuhi oleh galangan lokal.

Sebagai contoh, Pertamina menetapkan acuan harga pembangunan kapal dari luar negeri. Padahal, sulit bagi galangan lokal untuk mencapai harga serendah itu ditambah tenggat waktu yang sangat ketat.

"Galangan dalam negeri mana mungkin bangun kapal dengan patokan harga Pertamina itu. Ada yang berani dengan harga itu dan menang tender, tapi kapalnya tidak selesai," ujar Joeswanto, yang menjabat Presiden Direktur PT Jasa Marina Indah.

Akibatnya, penyerahan kapal terlambat dan galangan kena denda yang besar. Galangan juga harus membayar bunga bank yang tinggi, akhirnya bank garansinya dicairkan bank. Kerugian yang timbul menjadi sangat besar sehingga perusahaan bisa kolaps.

Harus Realistis

Oleh karena itu, pemberi order harus realistis melihat kemampuan galangan dalam negeri, baik dalam hal kapasitas, kualitas SDM, peralatan, regulasi, maupun kesiapan industri pendukung.

Kalau galangan lokal diadu dengan galangan luar negeri yang sudah maju tentu akan kalah. Artinya, ide mulia dari pemerintah atau Pertamina untuk membangun kapal di dalam negeri harus didukung peraturan yang memadai dan sesuai kondisi industri. "Berikan kelonggaran, jangan diadu apa adanya," ungkap Joeswanto.

Pelonggaran dalam syarat tender pembangunan kapal, terutama soal waktu dan harga, diharapkan tidak menggunakan tolak ukur dari luar negeri. Suku bunga yang tinggi juga perlu ditekan, selain dibutuhkan keringanan bea masuk komponen.

Melihat realitas ini, pemerintah bisa mempertimbangkan apakah galangan lokal sebenarnya mampu membangun kapal Tol Laut dalam 1 tahun dan kapal tanker dalam 2 tahun? Apakah semua kapal itu mampu dibangun galangan dalam negeri?

Menurut Joeswanto, harmonisasi antara pemberi dan penerima order dalam hal ini sangat penting agar industri galangan tidak terjebak dalam masalah. Artinya, order pembangunan kapal harus harmonis atau sesuai dengan kemampuan galangan dalam negeri. (Buletin Iperindo Edisi 2/VII/2019) (hlz/hlz)


Komentar