Senin, 09 Desember 2019 | 04:25 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Rabu, 31 Juli 2019 08:26

Bambang Haryo: Tol Laut 'Gelap' dan Tidak Efektif

Editor

SURABAYA - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyebut Tol Laut yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak transparan alias gelap. 

"Dalam pelaksanaannya, Tol Laut sering mengalami keterlambatan satu sampai tujuh hari, dan jadwalnya tidak tersosialisasikan ke publik. Bahkan, jadwal yang diberikan pemerintah dan Pelindo pun sering diubah oleh operator," katanya saat Inspeksi mendadak di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (29/7).

Selain itu, lanjut Bambang Haryo, pelaksanaan Tol Laut masih belum sesuai dengan yang diinginkan rakyat, yaitu betul-betul ditentukan sesuai dengan standar, mulai dari kapasitas kapal, kecepatannya dan semuanya untuk kebutuhan Tol Laut itu sendiri.

Muatan kapal Tol Laut juga harus ditentukan oleh Pemerintah, sehingga kapasitas kapal bisa untuk mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk oleh pemerintah.

"Tidak seperti sekarang, Tol Laut itu dasarnya cuma dari jumlah kontainernya yang dimuat, kemudian kontainer itu sendiri tidak diketahui oleh pemerintah," ungkap Bambang.

Berdasarkan pantauannya di lapangan, instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan pemda tidak ada yang tahu berapa yang dibutuhkan daerah. "Ya mungkin daerah juga tidak tahu," katanya.

Karena semua tidak tahu, maka Bambang Haryo menyebut Tol Laut 'gelap' karena barang yang diangkutnya tidak bisa diketahui publik.

Padahal, kata anggota Badan Anggaran DPR RI ini, anggaran tol laut diberikan publik dari APBN. Seharusnya Tol Laut ada transparansi dan outcome-nya harus jelas, jika tidak jelas outcome-nya maka bisa dikatakan tol laut ini gelap.

Menurut dia,  ini satu kesalahan besar karena tidak dikendalikan oleh Pemerintah. Kontainer hanya dititipkan ke kapal-kapal komersial, tapi yang ditunjuk oleh pemerintah, padahal kapal komersial yang lewat di Tanjung Perak banyak sekali, jadi muatan bisa dititipkan ke semua kapal.

"Jangan hanya titip, tapi yang dimuat barang komersial. Sehingga tol laut bisa memperkecil disparitas harga di daerah masing-masing sekaligus memenuhi jumlah kualitas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.

Karena outcome-nya tidak jelas dan terawasi, tutur Bambang Haryo, maka tol laut dinilai tidak ada manfaatnya, “Seharusnya tol laut itu dibubarkan,” tegasnya. (hlz/hlz)


Komentar