Selasa, 12 November 2019 | 10:00 WIB

Visit our social media :
Home / Logistic / Warehousing
Rabu, 11 September 2019 15:33

ALFI: Pendirian PLB di Kawasan Pelabuhan Kurang Tepat

Aidikar M. Saidi

JAKARTA - Kalangan pengusaha logistik menilai pendirian Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan pelabuhan kurang tepat karena peruntukan pelabuhan itu harus fokus pada pelayanan jasa kepelabuhanan.

"PLB harusnya dekat dengan Industri atau kawasan Industri, sehingga bisa lebih efisien dibandingkan di dalam pelabuhan," ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, Rabu (11/9/2019) .

Dia mengatakan hal tersebut sehubungan dengan banyak peminat dari perusahaan pengelola pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan mengajukan izin ke Ditjen Bea Cukai untuk mendirikan PLB di area pelabuhan.

Fungsi lini satu di pelabuhan, kata Yukki, lebih pada untuk proses kelancaran kegiatan bongkar muat. "Sedangkan di lini dua sudah ada TPS dan juga dekat dengan pelabuhan sudah banyak TPS," paparnya.

Selain TPS (Tempat Penimbunan Sementara) di Pelabuhan Tanjung Priok, juga ada fasilitas CFS (Container Fregat Station). Namun hingga kini tidak mampu dioperasikan sendiri oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Fasilitas itu sejak 2017 masih kosong sehingga mubazir.

"Bisa saja pelabuhan mempunyai PLB, tetapi sebaiknya di luar pelabuhan. Fungsi pelabuhan sebaiknya sebagai pelabuhan saja. Pertimbangkan dan dilihat juga bagaimana kemacetan jalan," ujarnya.

Kegiatan di pelabuhan tentunya akan berdampak pada kegiatan di luar maupun sebaliknya, apalagi mengelola atau menjalankan PLB memerlukan pemahaman dan transparansi. Buktinya, saat ini ada PLB dekat pelabuhan tetapi tidak berjalan dengan baik.

"Jadi usaha PLB ini terbuka saja. Pengguna jasa akan memilih mana yang mempunyai pelayanan dan berdampak pada efisiensi yang akan dipilih," tuturnya.

Menurut Yukki, belum tentu dekat pelabuhan akan efisien sebab semua bergantung pada konsep dan pemahaman terhadap PLB itu sendiri.

Berdasarkan informasi dari Ditjen Bea Cukai, PLB dapat didirikan di seluruh wilayah RI baik di kawasan industri, area pelabuhan maupun area lainnya.

Fleksibilitas ini diberikan karena PLB merupakan gudang multifungsi yang salah satu visinya adalah mendukung industri dan menjadikan PLB sebagai bagian dari sistem logistik nasional dan mewujudkan indonesia sebagai hub logistik Asia Pasifik.

Dalam mewujudukan visi ini, maka lokasi pendirian PLB sangat bergantung pada fungsi yang akan dituju oleh PLB tersebut. Misalkan PLB akan menjadi hub nasional dan mendukung industri di seluruh indonesia, maka lokasi di dalam pelabuhan akan sangat efektif.

Contoh lain, jika industri pertambangan berada di Kalimantan, Sulawesi dan Papua, maka pendirian PLB di dalam pelabuhan (misalnya Tanjung Priok) akan sangat efektif karena seluruh akses ke lokasi pertambangam lebih efektif. 

Demkkian juga jika Indonesia menjadi hub Asia (transhipment) maka PLB di dalam pelabuhan akan sangat efektif. Jika PLB secara khusus akan mendukung industri di satu area misalkan industri di Cikarang, pendirian PLB di kawasan industri atau area sekitar Cikarang dinilai sangat efektif. (hlz/hlz)


Komentar