Selasa, 22 Oktober 2019 | 20:57 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Bea Cukai
Minggu, 29 September 2019 20:32

Bea Cukai Tanjung Priok 'Kewalahan' Layani Jalur Merah, Biaya Peti Kemas Bengkak

Aidikar M. Saidi
IKondisi lapangan behandle di Graha Segara, Jumat (27/9).

JAKARTA - KPU Bea Cukai Tanjung Priok kewalahan melayani pemeriksaan barang status jalur merah, akibatnya sebanyak 718 boks peti kemas impor dipending pemeriksaannya.

Sejumlah consignee (penerima barang) menjerit karena harus menanggung biaya tambahan Rp1 juta per peti kemas.

Biaya tambahan itu timbul akibat mulai 27 September 2019 semua peti kemas jalur merah di-overbrengen atau PLP (Pemindahan Lokasi Penimbunan) oleh Bea Cukai dari lapangan tempat behandle Graha Segara ke Container Depo Centre (CDC) PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Behandle Melonjak

Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Ditjen Bea Cukai Tanjung Priok Dwi Teguh ketika dikonfirmasikan mengenai hal tersebut mengakui pihaknya kewalahan melayani pemeriksaan jalur merah.

"Memang ada peningkatan jalur merah sehingga mengakibatkan volume behandle di Graha Segara cukup tinggi," ujarnya kepada Translogtoday, Kamis (26/9).

Untuk mengatasi hal itu, kata Dwi, jumlah pemeriksa sudah ditambah sampai dengan 140 orang ."Karena tingginya Yard Occupancy Ratio di Graha Segara kami meminta Tempat Penimbunan Sementara (TPS) lainnya untuk membantu menampung kontainer yang akan diperiksa," tuturnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, behandle Graha Segara tidak terlihat adanya kepadatan baik di long room maupun di lapangan penumpukan masih banyak kosong, bahkan susunan kontainer belum sampai tiga susun.

Data yang diperoleh Translogtoday menunjukkan, YOR baru tercatat sampai 60%, kemudian kontainer jalur merah yang dipending di Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) sebanyak 516 boks dan di TPK Koja 202 boks.

Dwi tidak menanggapi banyaknya keluhan dari consignee dan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) atas lambannya pemeriksaan.

Dia juga tidak mau menyebutkan berapa persen peningkatan status jalur merah di Tanjung Priok. Namun pemantauan di loket Bea Cukai di Graha Segara pada Kamis dan Jumat terlihat antrean panjang di loket dan 'kasak-kusuk' petugas PPJK meminta bantuan petugas BC agar segera dilayani. 

Keluhan PPJK

Widianto, Ketua DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia), mengakui banyak keluhan dari PPJK soal pelayanan pemeriksaan bahandle.

Dia menyebut proses pelayanan jalur merah di Tanjung Priok paling cepat bisa menghabiskan waktu satu minggu. Dia pun mempertanyakan alasan Bea Cukai meningkatkan status jalur merah.

"Apa untuk meningkatkan bea masuk karena target tidak tercapai atau ada kecurigaan banyak kenakalan importir di Priok. Atau ada perintah dari Dirjen untuk memperketat jalur merah," ujarnya. 

Menurut Widianto,  belakangan ini banyak fasilitas kemudahan pelayanan dari Bea Cukai atau dari pemerintah untuk menurunkan biaya logistik.

"Kini akibat biaya proses barang dan dokumen di pelabuhan lamban sehingga berdampak pada biaya penumpukan atau terkena tarif progresif sampai 1000%," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan kenapa pelayanan pemeriksaan jalur merah itu tidak dilakukan 24 jam. Selain itu, kenapa pemeriksaan dilakukan harus dihadirkan pemilik barang atau PPJK.

Dia mengatakan pemindahan pemeriksan ke CDC akan menambah biaya PLP Rp1 juta per peti kemas sudah pasti menambah biaya logistik di pelabuhan. Biaya itu pasti dibebankan kepada penerima barang.

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi ketika disampaikan masalah tersebut mengatakan pihaknya segera mengecek ke lapangan. "Terimakasih atas informasinya, nanti dicek dulu ke Graha Segara," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar