Senin, 16 Desember 2019 | 20:17 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Land Transport
Rabu, 09 Oktober 2019 18:07

Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Jangan Ditunda dan Dipolitisasi!

Translog Today

JAKARTA -

Pemerintah diminta tidak menunda dan mencicil kenaikan tarif angkutan penyeberangan karena kondisi usaha tersebut sudah kritis sehingga mengancam keselamatan penyeberangan.

Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo mengungkapkan, usaha penyeberangan saat ini berdarah-darah dan hanya bertahan hidup.

"Banyak perusahaan yang kesulitan keuangan, tidak sanggup membayar gaji berbulan-bulan dan mencicil tagihan. Ini akibat pemerintah kurang perhatian, termasuk menunda-nunda kenaikan tarif," ujarnya, Rabu (9/10/2019).

Oleh karena itu, lanjut Bambang Haryo, pemerintah tidak mempolitisasi tarif angkutan penyeberangan dengan menunda lagi kenaikannya. Apabila ditunda, pemerintah dianggap mempertaruhkan keselamatan nyawa publik. "Pemerintah harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan."

Dia juga meminta agar kenaikan tarif sesuai dengan kesepakatan dengan Gapasdap, yakni minimal 38%, dan tidak dinaikkan secara bertahap atau dicicil. "Keselamatan publik tidak bisa ditawar-tawar atau dicicil, Jangan pertaruhkan nyawa publik dengan kepentingan politik," tegas Bambang.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi mengungkapkan Kemenhub segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan komersial antarprovinsi rata-rata 28% secara bertahap hingga 3 tahun ke depan.

Menurut Bambang, kenaikan rata-rata 28% itu tidak sesuai dengan kesepakatan dengan Gapasdap yakni 38%. Angka itu pun masih di bawah kebutuhan operator penyeberangan sebab menggunakan asumsi utilisasi operasi kapal 70%.

"Padahal, kondisi riil utilisasi kapal saat ini hanya 55% sehingga kenaikan tarif seharusnya minimal 50%. Kami mengalah tapi kenaikannya jangan dicicil, kalau pun bertahap maka tahap pertama harus signifikan," jelasnya.

Tidak Signifikan

Bambang memperkirakan dampak kenaikan tarif itu tidak signifikan terhadap harga barang yang diangkut sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Sebagai gambaran, apabila sebuah truk mengangkut 30 ton beras atau senilai Rp300 juta (30 ton x harga beras Rp10.000 per kg) membayar tarif Rp150.000 lebih tinggi dari sebelumnya, berarti dampak kenaikan tarif itu terhadap harga beras hanya Rp5 per kg atau 0,005%.

"Kenaikan itu mungkin sangat kecil bagi pemilik barang, tetapi bagi operator angkutan penyeberangan sangat besar artinya untuk menjaga kelangsungan usaha dan keselamatan nyawa publik," ujarnya.

Mantan anggota Komisi V DPR RI ini mendesak pemerintah menutupi kekurangan biaya operasional penyeberangan dengan menyuntikkan subsidi atau PSO (public service obligation) apabila kenaikan tarif di bawah kesepakatan dengan Gapasdap.

Dia menilai subsidi tersebut merupakan hal wajar dan sudah seharusnya sebab angkutan penyeberangan merupakan bagian dari infrastruktur layaknya jalan atau jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Angkutan penyeberangan sangat vital, bukan hanya sebagai infrastruktur, tetapi juga sekaligus alat angkutnya. Pelaku usaha sektor ini sesungguhnya telah membantu pemerintah menyediakan infrastruktur," ujar Bambang. (hlz/hlz)


Komentar