Senin, 18 November 2019 | 11:07 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Transportation
Sabtu, 26 Oktober 2019 11:38

Logistik Bisa Lumpuh, Pemerintah Diminta Tak Paksakan Penerapan B30

Translog Today
(translogtoday)

JAKARTA - Penerapan biosolar B30 tidak perlu dipaksakan karena tidak signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak, sebaliknya justru bisa menghambat logistik dan membahayakan keselamatan transportasi.

Bambang Haryo Soekartono, K etua Dewan Pembina Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), mengatakan penerapan B30 tidak efektif karena dampaknya relatif kecil terhadap total impor migas.

Berdasarkan data BPS, impor migas Indonesia mencapai 50,4 juta ton, sedangkan impor solar sekitar 4,6 juta ton per tahun. Artinya, kontribusi impor solar hanya 9% terhadap impor migas.

Adapun impor migas senilai US$29,81 miliar dibandingkan dengan total impor nonmigas yang tercatat US$158 miliar juga kurang dari 20%, yakni 18%. Jadi, porsi impor solar terhadap impor nonmigas hanya 1,6%.

Menurut Bambang Haryo, angka itu tidak signifikan dibandingkan dengan potensi kerusakan mesin alat transportasi akibat dipaksakan menggunakan B30, teriutama pada truk dan kapal laut.

“Ruang bakar atau mesin kapal akan kotor sehingga muncul viskositas, nozel dan saringan injector menjadi rusak, lalu akan muncul sifat detergent yang bisa mengakibatkan mesin kapal mogok. Kondisi ini juga bisa terjadi pada truk yang menggunakan B30,” kata mantan Anggota Komisi V dan VI DPR RI ini.

Apabila kapal dan truk mogok, angkutan publik dan logistik akan terganggu dan lumpuh. Lebih dari itu, kondisi ini mengancam keselamatan transportasi. “Kapal yang mogok di tengah laut akibat mesin mati bisa mengalami stabilitas negatif dan tenggelam. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006,” ungkapnya.

Dewan Pembina Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) ini menambahkan, rencana pemerintah meningkatkan kandungan biodiesel pada solar menjadi di atas 30% bahkan 100% tidak masuk akal dan berbahaya.

Dia merujuk negara-negara lain yang menerapkan biosolar masih di bawah B10, seperti Argentina dan China maksimal B7, bahkan Malaysia, Australia dan Kanada hanya menerapkan B5.

Bambang Haryo meminta pemerintah tidak mengobankan sektor transportasi untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan kelapa sawit yang kehilangan pasar di Eropa. “Keselamatan nyawa publik lebih berharga dibandingkan kerugian perusahaan sawit itu,” ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar