Senin, 18 November 2019 | 11:37 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Jumat, 08 November 2019 21:10

Penerapan Single Billing Percepat Kematian PBM di Pelabuhan

Aidikar M. Saidi

JAKARTA - Perusahaan bongkar muat (PBM) di pelabuhan terancam mati, menyusul adanya wacana BUP (badan usaha pelabuhan) menerapkan single billing dalam rangka menjadikan PBM sebagai sub-kontrak dalam kegiatan bongkar muat.

Dua mantan Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), yakni Sodik Harjono (periode 2013-2016) dan Taufik Siregar (periode 1996-2001), mengungkapkan keprihatinan atas situasi dilematis yang dihadapi PBM saat ini.

"Nasib PBM sudah di ujung tanduk karena berada di antara wacana single billing oleh BUP, KM 35/2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan, termasuk PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal," ujar Sodik Harjono, yang juga salah seorang pendiri APBMI, Jumat (8/11).

Dia mengaku sangat prihatin, apalagi PBM telah lama menunggu realisasi revisi KM 35/2007 dan PM 152/2016 yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup PBM di seluruh Indonesia.

Selain Permenhub tersebut, kata Sodik, wacana single billing oleh PT Pelabuhan Indonesia dipastikan secara perlahan ‘menggusur’ PBM apabila langsung ke cargo owners.

Padahal mengacu pada KM 88/AL 305/ phb-85 tentang perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal, sebagai pengakuan pemerintah bahwa APBMI menjadi wadah dan PBM pelaku kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal.

“Paling mengenaskan, apabila single billing diterapkan akan mempercepat musnahnya PBM dan terpaksa ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Kecuali Pelindo menganggap PBM mewakili pemilik barang sesuai tugas dan tanggung jawab PBM,” ujarnya.

Seiring dengan ketidakpastian realisasi beleid Juklak Permenhub 152/2016 oleh Kementerian Perhubungan, disinyalir dalam waktu dekat akan ada sub kontrak Pelindo yang di antaranya terdapat poin penerapan sistem tagihan secara elektronik pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan atau single billing.

Dalam Rakernas APBMI di Yogyakarta pada 27-28 Oktober 2019 secara mayoritas para peserta Rakernas merekomendasikan DPP APBMI mendesak pemerintah agar segera merevisi PM 152/2016 dan KM 35/2007, termasuk menolak wacana penerapan single billing oleh BUP Pelindo.

Menyimpang

Mantan Ketua Umum DPP APBMI Taufik Siregar mengatakan di dalam Undang Undang Pelayaran No. 17/2008 keberadaan PBM sangat kuat, tetapi Peraturan Menteri sebagai turunan dari UU itu menyimpang, sehingga keberadaan PBM di pelabuhan menjadi lemah.

Menurut dia, BUP Pelindo I-IV kini sudah mengabaikan UU Pelayaran dan Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dengan ikut melaksanakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan bersaing dengan PBM.

BUP Pelindo, lanjut Taufik, masuk ke bisnis bongkar muat di pelabuhan untuk menjadikan orientasi bisnis atau mengejar keuntungan sebesar-besarnya setelah mendapatkan konsesi dari Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan, KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) serta KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan).

"Artinya BUP ikut melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan sudah dipastikan membunuh usaha PBM. Soalnya BUP Pelindo itu pengelola fasilitas pelabuhan dan mana mungkin PBM bisa bersaing dengan BUP," tuturnya. (hlz/hlz)


Komentar