Senin, 20 Januari 2020 | 02:00 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Senin, 09 Desember 2019 17:46

Pemerintah akan Tempatkan Orang Terbaik di 4 Pelabuhan Utama

Aidikar M. Saidi

JAKARTA - Pemerintah segera menempatkan orang terbaik di empat pelabuhan utama untuk meningkatkan pelayanan dan mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Keempat pelabuhan utama yang akan ditempatkan orang terbaik itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Belawan.

"Pelayanan pelabuhan itu akan menjadi perhatian pemerintah dalam menurunkan biaya logistik di pelabuhan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya pada Rapat Umum Anggota (RUA) XVII Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (9/12).

Menhub

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang INSA agar membuat konsep sebagai solusi mengatasi hambatan yang terjadi di perusahaan pelayaran nasional. "Konsep itu diperlukan untuk membuat regulasi agar perusahaan pelayaran tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Pemanfaatan 70 persen potensi laut, katanya, membutuhkan konsep agar bisa dimanfaatkan. Pemerintah berupaya terus mendukung industri pelayaran nasional, seperti kebijakan Kementerian Perdagangan yang mewajibkan ekspor batubara dan CPO per 1 Mei 2020 diangkut dengan kapal yang dikuasai oleh pelayaran nasional.

Kebijakan ini banyak sekali mendapatkan penolakan dari dunia internasional karena dianggap pelayaran nasional belum mampu mengakomodir pengangkutan ekspor batubara.

“Hal ini seharusnya menjadi pemicu bagi anggota INSA untuk membuktikan eksistensi dan kemampuannya menjawab keraguan internasional atas kemampuan pelayaran nasional,” ujar Menhub.

Dia juga meminta agar anggota INSA dapat menjawab tantangan dan keraguan dunia internasional itu atas Peraturan Kemendag tersebut dengan segera membuka diri untuk berkolaborasi dengan pelayaran asing, khususnya untuk transportasi batubara dan CPO.

Pada kesempatan itu, Menhub berharap RUA INSA yang dilaksanakan selama dua hari menghasilkan keputusan-keputusan yang memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya.

“Tentunya juga memberikan manfaat bagi dunia maritim nasional guna mendukung penguatan daya saing pelayaran nasional untuk tujuan akhir meningkatkan perekonomoian nasional, kedaulatan NKRI menuju Indonesia maju,” kata Menhub.

Diakui Dunia

Budi Karya mengatakan, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis dengan 95.000 km garis pantai, 5,9 juta km2 area yuridis laut, 16.056 pulau dan didukung oleh 267 Juta orang jumlah penduduk, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang strategis dalam rute perdagangan dunia, karena 40% perdagangan dunia melalui laut melewati perairan Indonesia.

Dunia pun mengakui eksistensi kemaritiman Indonesia di organisasi maritim internasional dengan terus mendukung dan mempercayai Indonesia menjadi anggota Dewan Council IMO kategori C periode 2020-2021, dan BPK sebagai eksternal auditor IMO periode 2020-2023.

Menhub menegaskan, dengan memberlakuan asas cabotage sejak tahun 2005 melalui Inpres No. 5 tahun 2005 dan diperkuat dengan UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendukung industri pelayaran nasional.

INSA RUA

Pemerintah mencatat bahwa sejak terbitnya Inpres No 5 tahun 2005 itu terjadi peningkatan jumlah armada nasional, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencapai 25,559 lebih kapal pada 2018, melonjak 323% dari 6,041 unit kapal pada 2005.

Namun, imbuhnya, pemerintah juga menyadari bahwa saat ini pelayanan transportasi laut domestik masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah barat Indonesia.

“Oleh karenanya diperlukan upaya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur dengan didukung pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia sehingga mampu menurunkan biaya logistik guna mempercepat pemerataan perekonomian,” kata Menhub. (hlz/hlz)


Komentar