Sabtu, 29 Februari 2020 | 18:07 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Customs
Selasa, 24 Desember 2019 14:35

Impor Barang US$3 lewat Online Kena Bea Masuk

Editor

JAKARTA - Pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari e-commerce atau online dari sebelumnya US$75 menjadi US$3 per kiriman (consignment note) untuk bea masuk.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, salah satu alasan ketentuan baru itu karena banyak orang yang melaporkan Consignment Note (CN) di bawah US$75, padahal nilai barangnya lebih dari itu.

"Dari keseluruhan importasi barang-barang kiriman yang menggunakan CN, mayoritas yang dilaporkan pada Bea Cukai nilainya di bawah US$75. Jumlah dokumen yang di bawah US$75, porsinya 98,65%," ungkap Heru dalam jumpa pers Ketentuan Impor Barang Kiriman (e-commerce) di Jakarta, Senin (23/12).

Menurut dia, barang yang dideklarasikan dengan dokumen CN nilainya antara 1-1.500, tetapi 98%-nya didominasi oleh pemberitahuan yang harganya di bawah US$75.

Saat ini, lanjut Heru, treshold barang kiriman di bawah US$75 diberikan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan tarif 7,5%, PPN 10%, dan PPH kalau memiliki NPWP dikenakan tarif 10%.

Jadi, apabila tidak bisa menunjukkan NPWP maka dikenakan tarif 20% sehingga kalau ditotal range-nya antara 27,5% - 37%, tergantung bisa menunjukkan NPWP atau tidak.

Tiga Barang

Heru menjelaskan, ketentuan tersebut tidak berlaku atas 3 barang yaitu tas, sepatu dan produk tekstil seperti baju yang tarifnya PPN dan PPHnya mengikuti bea masuk tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN).

"Bea masuk untuk ketiganya antara 15%-20% untuk tas, sepatu 25%-30%, tekstil 15-25%. Sedangkan PPNnya 10%, PPh 7,5-10% sehingga kalau ditotal menjadi lebih tinggi," katanya, sambil menambahkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk mendorong UMKM dan produk lokal.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan platform marketplace yang menghubungkan sistem Bea Cukai, National Single Window (NSW), dan marketplace.

Sistem tersebut akan memperlihatkan data transaksi baik jumlah, jenis maupun harga barangnya secara real time. "Ini adalah transparansi untuk semua yang terlibat dalam bisnis e-commerce baik pengusaha maupun pemerintah. Saat ini Kemenkeu sudah melakukan piloting dengan Lazada, Blibli, dan Bukalapak," ujarnya.

Dirjen Bea dan Cukai menegaskan, ketentuan mengenai penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari e-commerce tersebut berlaku 30 hari sejak ditandatangani. (hlz/hlz)


Komentar