Senin, 20 Januari 2020 | 02:00 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Logistics
Selasa, 31 Desember 2019 19:31

Catatan Akhir Tahun 2019 Logistik Indonesia

Translog Today

JAKARTA - Dinamika perekonomian global pada 2019 yang banyak memberikan ketidakpastian dalam investasi dan bisnis sepertinya tidak akan jauh berbeda pada tahun 2020.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N. Hanafi mengungkapkan, indikasi ini menyusul berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, sulitnya pemisahaan Inggris dari Uni Eropa (Brexit), dan pemilihan Presiden AS pada November 2020.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian sepanjang 2019 berhasiul mencatat pertumbuhan ekonomi 5,02% dalam masa ketidakpastian global tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 masih bertumpu pada konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28%, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32%.

Kekuatan UMKM juga menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang total pelakunya sudah mencapai 60 juta, dimana mereka sangat kreatif dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dalam mengembangkan UMKM, dibutuhkan dukungan pemerintah secara serius untuk menghapus produk impor yang cenderung mematikan produk UMKM di pasar dalam negeri, serta membantu permodalan dengan tingkat bunga rendah sehingga mampu mendorong daya saingnya.

Untuk meningkatkan kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tata kelola sistem logistik secara nasional juga sangat penting agar mampu memberikan kelancaran arus barang secara terintegrasi dan berdaya saing.

Dalam 5 tahun terakhir, sektor logistik Indonesia mengalami perkembangan dan dinamika, yang bisa dilihat antara lain dari peringkat Logistics Performance Index (LPI) dari Bank Dunia.

Peringkat LPI Indonesia berada pada posisi ke 53 pada 2014, posisi ke 63 pada 2016, dan naik posisi ke 46 pada 2018. Namun peringkat LPI Indonesia di antara negara-negara ASEAN mengalami penurunan dari posisi ke-4 menjadi ke-5 di bawah Singapura (peringkat 7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41).

Masalah Konektivitas

Menurut catatan Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Pelabuhan Laut dan Kemaritiman Harry Sutanto, selama 2019 telah banyak dilakukan pengembangan pelabuhan besar dan penyelenggaraan tol laut yang berkontribusi positif terhadap logistik nasional.

Namun demikian masih terdapat banyak catatan untuk segera dilakukan perbaikan, terutama tentang konektivitas yang terintegrasi antara kawasan pelabuhan dan kawasan industrinya maupun konektivitas antar-lintas kawasan industri itu sendiri.

Setidaknya sepanjang 2019 masih terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan seperti masalah kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek dan jalan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, masih terhambat dan belum tuntasnya penyelesaian jalan lintas antar kawasan industri yang diharapkan dapat mengurangi beban jalan tol serta menjadikan kegiatan distribusi barang menjadi lebih efisien.

Sekitar 80% volume ekspor dan impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok berasal dari industri di Jawa Barat, sehingga peran konektivitas antar kawasan industri dengan pelabuhan menjadi sangat penting dalam efisiensi logistiknya.

Adapun contingency plan (rencana alternatif) pelabuhan selain Tanjung Priok untuk segera diselesaikan adalah Pelabuhan Patimban yang berfungsi sebagai pendukung industri di Jawa Barat juga perlu perhatian khusus dalam ketersediaan akses jalan penghubung langsung kawasan industri dan pelabuhan itu.

Kebijakan Angkutan Multimoda

Mengenai angkutan multimoda dan perdagangan melalui sistem elektronik (online shopping), Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Supply Chain dan e-Commerce Trismawan Sanjaya menilai pemahaman dan penerapan kebijakan angkutan multimoda oleh pemerintah melalui PP No. 8 Tahun 2011 di Indonesia masih jauh dari perbaikan daya saing dengan negara negara ASEAN.

Hal ini dikarenakan pemahaman pemerintah tentang operator angkutan multimodal (Multimodal Transport Operator) merupakan suatu kegiatan usaha baru yang perlu izin khusus akan sangat memberatkan pelaku usaha logistik dan forwarder yang sudah ada untuk bersaing di tingkat ASEAN.

Selain itu tidak sesuai lagi dengan ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport (AFAMT) Chapter III Jurisdiction and Competence article 32 point 4.b.

Apalagi pelaku usaha forwarding yang ada saat ini sesungguhnya telah menjalankan kegiatan sebagai operator angkutan multimodal yang hanya perlu mendaftarkan (meregeister) kegiatannya.

Maka itu, perlu dukungan dan bantuan pemerintah agar mereka bisa lebih berdaya saing secara global tanpa harus mendirikan badan usaha baru yang hanya khusus untuk menyelenggarakan angkutan multimoda.

Begitu pula di lingkup kegiatan cross border (lintas negara) khususnya dalam rangka perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang masih menjadi masalah bagi pelaku UMKM untuk bersaing di pasar dalam negeri.

Kondisi ini disebabkan membanjirnya produk impor melalui transaksi e-commerce yang harganya lebih kompetitif dibandingkan dengan produk UMKM.

Dirjen Bea dan Cukai telah mengumumkan rencana kebijakan menjelang akhir tahun dengan menurunkan batasan nilai impor bebas bea masuk dan pajak impor dari US$75 menjadi US$3 terhadap produk impor melalui e-commerce, serta pemberlakuan biaya tambahan transaksi pembayaran untuk menggunakan QR Indonesia Standar (QRIS).

Dalam kegiatan angkutan udara dan kebandaraan masih banyak juga perbaikan yang perlu dilakukan, antara lain penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. P

MK ini sangat memberatkan dengan nilai penalti yang cukup besar bagi pelaku usaha dalam risiko terlambat menyerahkan Surat Keterangan Asal Barang (Certificate of Origin) sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.

Kemudian pengadaan pesawat khusus pengangkut barang (freighter) yang dimiliki oleh perusahaan nasional akan menjadi kekuatan baru di logistik udara kita.

Pendidikan Vokasi

Tidak kalah pentingnya juga dalam catatan sepanjang 2019 bahwa DPP ALFI telah mengembangkan bidang Pendidikan Vokasi dalam memajukan SDM logistik di Indonesia melalui ALFI Institute dan Lembaga Sertifikasi Profesi – Logistik Insan Prima.

Ribuan orang sudah mengikuti pendidikan vokasi terkait logistik dan sertifikasi kompetensi bidang logistik melalui kedua lembaga tersebut.

ALFI Institute telah banyak pula melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan formal milik swasta dan pemerintah untuk berbagi ilmu dan pengalaman di bidang logistik.

DPP ALFI sangat intens dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, namun tetap berperan aktif memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah untuk mendorong daya saing serta pertumbuhan ekonomi melalui sektor logistik.

Konektivitas dan integrasi antara pembangunan infrastruktur, kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum akan menjadi faktor kekuatan pertumbuhan ekonomi secara regional maupun nasional. (hlz/hlz)


Komentar