Jumat, 10 Juli 2020 | 10:16 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Maritime
Rabu, 08 Januari 2020 18:22

Kapal China Masuk ZEE di Natuna, Jokowi Didesak Segera Bentuk Sea and Coast Guard

Translog Today

JAKARTA - Kapal-kapal China memasuki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, dinilai akibat keamanan laut Indonesia lemah karena tidak memiliki Sea and Coast Guard.

Menurut Bambang Haryo Soekartono (BHS), pemerhati sektor kelautan dan perikanan, hingga kini Indonesia tidak memiliki Sea and Coast Guard, padahal sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam UU itu, Sea and Coast Guard berfungsi sebagai penjaga dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Akan tetapi sejak UU diundangkan, Presiden belum menerbitkan peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait fungsi dan tugas Sea and Coast Guard. Bahkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi justru menunjuk Bakamla sebagai Sea and Coast Guard Indonesia," ujarnya, Rabu (8/1).

BHS menilai langkah Kemenkomarves itu tidak tepat karena Bakamla bukan pelaksana tugas Sea and Coast Guard tetapi merupakan salah satu bagian dari Sea and Coast Guard sebagai unsur keamanan beserta Basarnas sebagai unsur keselamatan.

Oleh karena itu, anggota DPR RI 2014-2019 itu menegaskan, jika pemerintah berkomitmen untuk melindungi sumber potensial perekonomian Indonesia dari sektor laut, seharusnya Sea and Coast Guard segera dibentuk dan dibuat peraturan tindaklanjutnya.

"Pemerintah juga harus memiliki armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan sektor tersebut," tegasnya.

Memang saat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti telah membentuk Satgas 115 berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Tugas utama dari Satgas tersebut adalah mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.

"Akan tetapi menurut saya, keamanan laut ini bukan domainnya KKP melainkan domain Sea and Coast Guard. Di seluruh negara juga tidak ada KKP ngurusi masalah keamanan. Ini jelas salah kaprah," kata BHS.

Dia menekankan bahwa Sea and Coast Guard bukan hanya sangat penting untuk mengamankan sumber daya laut, melainkan juga keselamatan pelayaran baik logistik maupun penumpang di perairan Indonesia.

ZEE Kosong 

Calon Bupati Sidoarjo ini juga mengatakan bahwa masuknya kapal China ke Perairan Natuna akibat dari kekosongan wilayah tersebut. "Perairan ZEE kosong tidak dimasuki oleh kapal nelayan Indonesia akibat kebijakan mantan Menteri KKP Susi," ujarnya.

Susi mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI. Perdirjen ini membatasi kapal tangkap berukuran maksimum 150 GT sehingga menimbulkan banyak kerugian.

Kerugian tersebut, di antaranya kapal tidak dapat berlayar hingga mencapai wilayah ZEE baik dari sisi konstruksi dan stabilitas karena tidak mampu menghadapi gelombang yang besar.

Selain itu, efisiensi daya angkut hasil ikan yang tidak feasible dari sisi teknis dan ekonomis dibandingkan dengan biaya operasional karena ukuran kapal terlalu kecil.
Regulasi tersebut mengakibatkan ribuan kapal nelayan GT di atas 150 tidak dapat beroperasi sehingga wilayah ZEE menjadi kosong.

"Ada 1.000 lebih kapal tidak bisa beroperasi, kapal-kapal tersebut hanya bersandar di pesisir laut, ada di Muara Baru, Muara Angke, Indramayu, Pekalongan, Pati, Banyuwangi. Seharunya kalau kapal-kapal nelayan ini beroperasi, mereka juga bisa turut serta mengamankan dan menjaga laut kita dari kapal-kapal asing," jelas BHS.

Dia mengkritisi kebijakan lain dari mantan Menteri KKP Susi, di antaranya Permen KP Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang melarang penggunaan cantrang, pukat, troll kecil (jaring aktif) yang berakibat beralihnya pengunaan dengan menggunakan gillnet (jaring pasif).

"Penggunaan gillnet dapat mengganggu pelayaran dunia khususnya seperti di wilayah Perairan Laut Natuna karena dalam penggunaannya dapat mencakup radius wilayah hingga 10 km. Hal ini dapat mengganggu dan membahayakan kapal-kapal logistik maupun penumpang internasional yang melintas di jalur internasional yang terpadat di dunia," ujarnya.

Padahal, kata BHS, nelayan dari Vietnam, China dan Negara lain masih menggunakan pukat karena penggunaan gillnet dilarang di alur pelayaran internasional.

Karena itu, dia berharap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru segera mencabut dan mengganti kebijakan yang selama ini telah menyulitkan industri perikanan nasional, khususnya nelayan kecil. (hlz/hlz)


Komentar