Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:50 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Transportation
Selasa, 04 Februari 2020 16:32

Tarif Penyeberangan Tak Kunjung Diputuskan, Gapasdap Ancam Mogok Operasi

Translog Today
(translogtoday)

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) berencana menghentikan operasi seluruh kapal penyeberangan dalam 2 pekan ke depan, menyusul ketidakpastian kenaikan tarif angkutan tersebut.

Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengungkapkan, rencana itu merupakan jalan terakhir apabila pemerintah tidak juga memberikan keputusan mengenai kenaikan tarif kapal penyeberangan hingga batas waktu tersebut.

“DPP, DPD dan DPC sepakat untuk mendesak secara tegas kepada regulator agar segera memberlakukan penyesuaian tarif yang telah disepakati oleh Gapasdap dan Kementerian Perhubungan,” tegasnya seusai Rapat Pleno Diperluas DPP Gapasdap di Hotel Merlyn Park Jakarta, Selasa (4/2).

Rapat pleno tersebut secara khusus digelar Gapasdap untuk menyamakan sikap dan langkah terhadap proses penyesuaian tarif penyeberangan yang tertunda.

Usulan tarif yang telah disepakati Kemenhub itu kini harus dikaji kembali oleh Kemenko Maritim dan Investasi, tanpa batas waktu yang jelas.

“Kami sangat prihatin terhadap lamanya proses kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sudah diajukan sejak September 2018 tapi sampai dengan sekarang tidak ada kepastian,” kata Khoiri.

Menurut dia, kenaikan tarif sangat mendesak agar anggota Gapasdap dapat bertahan hidup di tengah semakin tingginya biaya yang harus ditanggung perusahaan penyeberangan.

“Penundaan penyesuaian tarif mengakibatkan banyak anggota kami yang tidak mampu menggaji karyawan, serta kesulitan membayar biaya perawatan, biaya bank dan sebagainya. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, perusahaan penyeberangan nasional akan bangkrut dan keselamatan pelayaran terancam,” ujarnya.

Khoiri mengatakan, Gapasdap sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilai menganaktirikan angkutan penyeberangan. Pemerintah dinilai selalu berasalan sehingga tarif penyeberangan tertunda, sementara industri ini terancam kolaps.

“Saat ini sekitar 60% anggota Gapasdap sudah merugi dan 40% lainnya sudah kesulitan membayar gaji dan biaya lainnya. Sampai kapan pemerintah mau membiarkan usaha ini hingga semuanya kolaps,” ungkapnya. (hlz/hlz)


Komentar