Jumat, 18 September 2020 | 14:54 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Maritime
Selasa, 10 Maret 2020 19:38

Dorong Pengembangan Pelabuhan, Terminal Khusus dan TUKS Bisa Menjadi BUP

Translog Today

JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menyusun Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional (RIPN) sebagaimana diubah terakhir dengan PM Nomor KP 30 Tahun 2020 sebagai pedoman pengembangan pelabuhan secara nasional.

Dalam Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional (RIPN) ini, termasuk di dalamnya rencana lokasi pelabuhan dan lokasi terminal umum yang merupakan bagian dari pelabuhan yang dapat berkembang mengikuti perkembangan pelabuhan.

Lokasi-lokasi yang semula merupakan Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berubah statusnya menjadi Badan Usaha Pelabuhan sehingga dapat digunakan untuk melayani bongkar muat barang umum. 

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan dalam sambutan keynote speaker yang dibacakan oleh Kepala Biro Hukum Kemenhub Wahju Adji Herpriarsono pada acara Diskusi Nasional tentang Regulasi Kepelabuhanan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/3).

Wahyu menjelaskan, dalam PM Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan TUKS tersebut, diatur juga persyaratan dan mekanisme peralihan Terminal Khusus/TUKS menjadi terminal umum/pelabuhan umum.

“Namun dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan operasional di lapangan perlu dilakukan penataan sektor kepelabuhanan secara terus-menerus dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan,” ujarnya.

Dia berharap melalui forum diskusi seperti ini, diperoleh masukan terkait dengan pengelolaan Terminal Khusus dan TUKS untuk mendukung penataan regulasi yang komperehensif serta tetap mengutamakan peningkatan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Omnibus Law

Sementar itu, dalam diskusi bertema 'Regulasi Pelabuhan Perlukah Ditata Ulang?', Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan Subagiyo juga hadir menjadi narasumber. Dalam kesempatan itu, Subagiyo mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini terdapat dua agenda Ditjen Perhubungan Laut.

Pertama, Ditjen Hubla akan memasukkan substansi dari diskusi ini sebagai salah satu materi di rapat kerja nanti. Kedua, materi raker berikutnya adalah terkait dengan Omnibus Law sehingga ke depan diharapkan sektor kepelabuhanan ini akan proporsional.

Subagiyo menjelaskan bahwa aturan yang ada sekarang ini sebenarnya sudah disusun sangat hati-hati dan mengakomodasi semua pihak.

"Jadi kalau bicara regulasi pelabuhan apakah perlu dibenahi, kami sudah mulai membenahi, baik itu secara minor seperti yang tadi sudah saya sampaikan dari sisi reorganisasi dan tentunya SDM yang ada di Direktorat Kepelabuhanan," tuturnya.

Selain itu, lanjut Subagyo, Menhub telah menyampaikan pesan kepada Ditjen Perhubungan Laut pada Jumat (21/2), antara lain percepatan perizinan, mempermudah dan mempersingkat proses konsesi, mendorong investasi swasta.

Pemerintah daerah juga diminta untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat untuk menghapus monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan mengoptimalkan peran otoritas pelabuhan.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi dari pertama masalah efektivitas penarifan. Yang kedua terkait pemisahan regulator dan operator, Pak Menteri juga memerintahkan kepada kami untuk melakukan evaluasi terkait efektivitas pelabuhan utama," kata Subagiyo.

Menurut dia, yang menjadi pilot project dari proses evaluasi ini ada beberapa pelabuhan yang diusahakan. Tujuannyam untuk menghasilkan kinerja pelabuhan berdaya saing tinggi, minimal dapat meningkatkan daya saing sistem kepelabuhanan nasional yang dapat menekan biaya logistik.

Diskusi yang dipandu Pengamat Maritim dari ITS Surabaya Raja Oloan Saut Gurning ini dihadiri sejumlah narasumber, a.l. GM Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Suparjo Kasnadi, Ketua Umum ABUPI Alwi Febria Fatwa, Perwakilan DPP INSA Capt. Witono, dan mantan Plt. Dirjen Perhubungan Laut Bay M. Hasani.

Acara juga dihadiri oleh sejumlah Perusahaan Bongkar Muat, Operator Pelabuhan, anggota Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI). (hlz/hlz)


Komentar