Jumat, 18 September 2020 | 14:48 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Transportation
Senin, 16 Maret 2020 09:05

Bambang Haryo: B30 Korbankan Transportasi dan Ekonomi Nasional

Translog Today
Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA - Pemerintah diminta segera menyesuaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, menyusul penurunan harga minyak dunia untuk membantu sektor riil menghadapi krisis ekonomi akibat dampak virus corona (Covid-19).

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono menegaskan, harga energi khususnya bahan bakar minyak harus segera disesuaikan dan ditetapkan secara transparan.

“Selama ini biaya logistik Indonesia tinggi, salah satu penyebab adalah tidak ada transparansi harga BBM. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga barang menjadi lebih mahal,” katanya, Sabtu (14/3).

Menurut Bambang Haryo, sektor riil saat ini semestinya menikmati harga energi yang lebih murah seiring dengan merosotnya harga minyak dunia hingga 50% menjadi sekitar US$30 per barel.

“Seharusnya harga BBM turun, baik yang subsidi maupun nonsubsidi. Dalam ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19, harga energi yang murah bisa menjadi stimulus bagi sektor riil supaya ekonomi bergerak,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Dia juga mendesak pemerintah tidak memaksakan lagi penggunaan biosolar B30 dengan dalih untuk menurunkan biaya impor yang signifikan, apalagi ketika harga BBM lebih murah. Selain tidak signifikan memangkas impor migas, B30 dapat menghambat logistik dan membahayakan keselamatan transportasi.

Mengutip data BPS, papar Bambang Haryo, impor migas Indonesia mencapai 50,4 juta ton, sedangkan impor solar sekitar 4,6 juta ton per tahun. Artinya, kontribusi impor solar hanya 9% terhadap impor migas.

Adapun impor migas senilai US$29,81 miliar dibandingkan dengan total impor nonmigas yang tercatat US$158 miliar kurang dari 20%, yakni sekitar 18%. Jadi, porsi impor solar terhadap impor total migas dan nonmigas hanya 1,6%.

Padahal jumlah substitusi impor bahan bakar solar dibanding kelapa sawit hanya 30% dari 1,6% tersebut atau sekitar 0,5% dari total biaya impor migas dan nonmigas. Berarti dampak biodiesel untuk penghematan biaya impor sangat kecil.

“Sektor transportasi sendiri hanya menggunakan sekitar 50% dari impor solar itu. Berarti nilainya lebih kecil lagi sehingga tidak signifikan mengurangi impor migas untuk menghemat devisa,” jelas Bambang Haryo.

Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mengecek kembali informasi yang disampaikan para pembantunya bahwa B30 bisa mengurangi impor secara signifikan dan menghemat devisa hingga Rp63 triliun.

“Presiden harus tahu dampak buruk B30 terhadap sektor transportasi dan industri, jangan mau menerima begitu saja informasi Asal Bapak Senang bahwa B30 mengurangi impor migas dan menghemat devisa,” ujarnya.

Mesin Rusak

Menurut Bambang Haryo, mandatory B30 akan menimbulkan kerugian besar di sektor transportasi, baik darat, laut, maupun kereta api, karena mesin cepat rusak dan perawatannya sangat mahal.

“Muncul viskositas dan slag yang tinggi, nozel dan filter injector mesin menjadi cepat rusak, sehingga mesin mengalami jam. Kapal mogok di tengah laut akibat mesin mati bisa mengalami stabilitas negatif dan tenggelam. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006,” ungkap Bambang Haryo, yang pernah menjadi senior investigator KNKT.

Oleh karena itu, Ketua Dewan Pembina Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) ini menolak mandatory B30 di sektor transportasi.

Apabila tetap dipaksakan, akan terjadi kerusakan alat transportasi secara massal sehingga angkutan publik dan logistik lumpuh serta marak kecelakaan. Ekonomi nasional pun semakin terpuruk.

“Pemerintah jangan mengobankan sektor transportasi dan ekonomi nasional, bahkan nyawa publik, untuk mengakomodasi kepentingan konglomerat kelapa sawit. Presiden Jokowi harus realistis, tak perlu ambisius meningkatkan kandungan biodiesel pada solar menjadi di atas 30% bahkan 100%. Itu tidak masuk akal dan berbahaya,” tegasnya.

Hingga saat ini negara-negara lain yang menerapkan biosolar masih di bawah B10, seperti Argentina dan China maksimal B7, bahkan Malaysia, Australia dan Kanada hanya menerapkan B5. Mereka mampu memproduksi B30, tetapi tidak gegabah karena B30 sangat rentan menyebabkan kerusakan mesin alat transportasi.

Bambang Haryo juga mempertanyakan subsidi biodiesel Rp10,3 triliun kepada 19 perusahaan sawit pada 2017. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, lima perusahaan sawit terbesar menerima 76,87% dari dana itu atau Rp7,92 triliun dan sisanya untuk 14 perusahaan lainnya.

“Seharusnya subsidi itu diberikan kepada perusahaan transportasi yang dirugikan akibat B30 karena banyak mesin overhaul, sementara SDM untuk overhaul terbatas apalagi saat ada wabah virus corona seperti sekarang mobilitas mereka terbatas,” ungkapnya. (hlz/hlz)


Komentar