Senin, 06 April 2020 | 02:45 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Maritime
Sabtu, 21 Maret 2020 13:59

Angkutan Penyeberangan Tak Mampu Lagi Bayar Gaji Karyawan, Pemerintah Harus Tanggung Jawab!

Translog Today
(translogtoday)

JAKARTA - Angkutan penyeberangan terancam berhenti operasi karena sebagian besar pengusaha sudah tidak mampu membayar gaji karyawan pada bulan ini, menyusul berlarut-larutnya penetapan tarif kapal ferry oleh pemerintah.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas permasalahan ini, juga terhadap keselamatan dan kelancaran operasional karena terjadinya ketidakmampuan perusahaan angkutan penyeberangan,” kata Rakhmatika Ardianto, Ketua Bidang Tarif DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Jumat (20/3).

Dia mengatakan, proses kenaikan tarif angkutan penyeberangan hingga saat ini belum ada kejelasan, walaupun Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah memimpin langsung sosialisai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 6 Maret 2020.

“Pengusaha saat ini merasakan keprihatinan yang mendalam atas berlarut-larutnya proses tersebut. Saat ini tarif angkutan penyeberangan di Indonesia telah mengalami ketertinggalan 30% hingga 50% dari biaya operasional,” ujarnya.

Menurut Rakhmatika, perhitungan itu telah dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah (Kemenhub yang diketahui oleh Kemenko Maritim dan Investasi), Gapasdap dan PT ASDP.

“Dan sebenarnya pendapatan dari perusahaan angkutan penyeberangan bisa diketahui oleh pemerintah, karena penjualan tiket diatur dan dilaksanakan oleh PT ASDP sehingga semuanya transparan,” ujarnya.

Dia mengatakan, proses perhitungan tarif memakan waktu hingga 1,5 tahun, padahal era sebelumnya hanya butuh waktu beberapa bulan saja. “Ini menunjukkan pemerintah tidak serius membangun sektor maritim. Program kemaritiman pemerintah terkesan jargón belaka,” ungkapnya.

Rakhmatika menegaskan, kenaikan tarif di industri penyeberangan merupakan suatu keharusan mengingat beberapa biaya terus meningkat setiap tahunnya, antara lain biaya suku cadang dan perawatan kapal yang sebagian besar diimpor melonjak akibat kurs rupiah melemah terhadap dólar AS dan mata uang asing lainnya.

Selain itu, tutur Rackhmatika, UMR naik 8%-10 % setiap tahun, semakin meningkatnya aturan sertifikasi ABK (anak buah kapal) yang menyebabkan kenaikan biaya SDM, dan biaya pengedokan naik setiap tahun.

Dalam kondisi ini, sektor maritim termasuk penyeberangan dibebani bunga bank yang tinggi, dimana besaran bunganya sama bahkan lebih besar dibandingkan dengan sektor komersial lainnya.

“Bertambahnya aturan-aturan pemerintah, seperti beberapa sertifikasi yang menyebabkan munculnya biaya baru, serta biaya PNBP yang naik sekitar 100%-1.000% sehingga semakin memberatkan pengusaha penyeberangan,” paparnya.

Iklim angkutan penyeberangan semakin tidak kondusif karena pemerintah terus mengeluarkan izin operasi untuk kapal-kapal baru, tanpa melihat kapasitas dermaga yang ada.

Hal ini mengakibatkan utilitas kapal dalam beroperasi di bawah 60% setiap bulan. Menurut dia, industri penyeberangan selama ini diregulasi secara ketat oleh pemerintah, baik dari sisi tarif, jadwal, demand, peraturan, sertifikasi, dan lain-lain yang mengakibatkan kesulitan dalam mengoperasikan kapal.

“Angkutan penyeberangan adalah moda transportasi yang tidak tergantikan. Jika terjadi kegagalan pada moda tersebut, maka akan terjadi stagnasi ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar