Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:42 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Transportation
Jumat, 27 Maret 2020 19:13

Darurat Covid-19, Penutupan Pelabuhan oleh Pemda Harus Izin Kemenhub

Hery Lazuardi
Cegah Covid-19, Pemda tutup sementara Pelabuhan Kaimana (Kemenhub)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa penutupan pelabuhan dalam masa darurat Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam edaran tersebut, diatur mekanisme penutupan pelabuhan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

"Penutupan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kemenhub cq Ditjen Perhubungan Laut. Oleh sebab itu, pemda yang menginisiasi penutupan akses pelabuhan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 harus meminta izin dan berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub," tegas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, Jumat (27/3).

Menurut dia, pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik. Pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti supply obat-obatan, mobilisasi personel medis dan keamanan negara.

"Rencana penutupan pelabuhan harus disampaikan kepada Kemenhub untuk dilakukan penilaian dan evaluasi. Pembatasan atau larangan bagi angkutan laut penumpang pada prinsipnya bisa dilakukan guna pencegahan penyebaran Covid-19, tapi sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) pelayaran dan pengguna jasa angkutan laut penumpang sebelum diberlakukan,” ujar Capt. Wisnu.

Dia menjelaskan bahwa pelayanan navigasi pelayaran yang dilaksanakan di pelabuhan juga tidak dapat serta merta ditutup saat darurat bencana Covid-19 karena merupakan fungsi yang melekat pada kegiatan pelayaran untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di pelabuhan, dia mengimbau para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP)/Syahbandar Utama/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/KSOP Khusus Batam/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Operator Kapal, Operator Pelabuhan agar melakukan prosedur pembatasan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, kata Capt. Wisnu, para Kepala Kantor OP/ Syahbandar Utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP, Operator Kapal, OP agar berkoordinasi secara proaktif dengan stakeholders di pelabuhan dan pemda dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna menjamin kelancaran arus barang.

“Misalnya dengan memberikan perlakuan khusus, diskresi pembatasan yang terkait dengan akses pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat barang logistik kebutuhan daerah, embarkasi dan debarkasi penumpang dalam situasi tertentu yang sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Dia kembali menegaskan bahwa pada prinsipnya Ditjen Perhubungan Laut tetap mendukung kebijakan pemda setempat dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19. (hlz/hlz)


Komentar