Sabtu, 30 Mei 2020 | 03:44 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Minggu, 03 Mei 2020 21:06

Pelarangan Angkutan Penyeberangan untuk Kendaraan Pribadi Salah Kaprah

Translog Today
Kapal ferry merupakan alat angkut sekaligus infrastruktur

SURABAYA -

Pelarangan kendaraan penumpang menggunakan angkutan penyeberangan dinilai salah kaprah. Meskipun bertujuan mencegah penyebaran virus corona, larangan itu melanggar hak publik menggunakan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Bambang Haryo Soekartono, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, menyoroti penutupan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi bagi angkutan penumpang sehingga menimbulkan kisruh di pelabuhan itu pada Jumat lalu.

“Harus dipahami bahwa angkutan penyeberangan bukan sekadar alat angkut, melainkan juga berfungsi sebagai infrastruktur layaknya jalan raya atau jembatan. Siapapun tidak boleh dilarang melintasinya,” ungkapnya, Sabtu (2/5).

Ketua Dewan Pembina Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) ini mengatakan, angkutan penyeberangan sangat vital untuk menopang aktivitas masyarakat dan perekonomian.

“Sama seperti fungsi jalan raya atau jembatan, penumpang yang naik angkutan penyeberangan bukan untuk mudik saja, mereka punya keperluan beragam seperti untuk bisnis, berobat, atau urusan darurat dan mendesak,” ujar Bambang Haryo.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menyekat wilayah yang termasuk zona merah Covid-19 saja, bukan menutup infrastruktur apalagi di wilayah yang belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Warga yang keluar dari satu wilayah seharusnya sudah melalui mekanisme pemeriksaan masing-masing daerah. Mereka juga dapat diminta melakukan isolasi mandiri saat tiba di daerah tujuan,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Dia mengatakan, pengguna kendaraan pribadi atau angkutan umum bukan dari zona merah atau wilayah PSBB seharusnya diizinkan masuk pelabuhan dan menyeberang. “Kalau mereka dilarang menyeberang, sama saja mereka dilarang melintasi jalan raya atau jembatan. Ini pelanggaran hak publik,” tegas Bambang Haryo.

Pembatasan semua transportasi, termasuk penyeberangan, menyusul keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menhub No 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Larangan mudik ini termasuk larangan mengangkut penumpang keluar dan masuk wilayah PSBB, zona merah, dan aglomerasi yang sudah PSBB, di semua moda transportasi. Adapun transportasi untuk logistik dan angkutan barang tetap berjalan seperti biasa. (hlz/hlz)


Komentar