Sabtu, 30 Mei 2020 | 02:49 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Logistics
Kamis, 07 Mei 2020 13:02

Kondisi Industri Logistik pada Masa Perpanjangan PSBB

Editor
(Pelindo II)

JAKARTA -

Memasuki masa perpanjangan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besarw (PSBB) di wilayah aglomerasi Jabodetabek, yang juga dapat diikuti oleh wilayah lainnya, membuat semakin panjang periode terhentinya kegiatan sebagian besar industri, termasuk manufaktur di sektor otomotif, elektronik, dan ekspor komponen.

Pemerintah terus melakukan upaya agar kegiatan usaha industri esensial tetap dapat berjalan dengan kewajiban penerapan protokol Covid-19 tentunya, dengan tujuan akhir mampu menahan keterpurukan ekonomi yang lebih berat sejalan dengan rentang waktu penyelesaian penanggulangan wabah ini.

Seperti telah kita ketahui bahwa banyak kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam rangka mencegah penularan Covid-19 secara lebih luas diselaraskan dengan upaya ketahanan ekonomi melalui keberlangsungan pelaku usaha dan industri esensial di masa pembatasan sosial.

Salah satu peraturan terbaru adalah Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. 

Peraturan tersebut yang pada intinya memberikan akses prioritas bagi angkutan barang dan logistik agar tetap menjalankan kegiatannya di masa wabah Covid-19 sebagai rangkaian garda terdepan pendistribusian kebutuhan bahan pokok, alat medis, obat-obatan, hingga keberlangsungan pasokan bahan baku manufaktur serta kelancaran pengiriman barang ekspornya.

Ini merupakan hal yang tidak terjadi pada masa mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun tahun sebelumnnya, yaitu selalu terjadi pembatasan angkutan barang dan akses prioritas bagi angkutan penumpang.

Sementara sektor angkutan udara menjadi industri yang paling terdampak berat pada periode pandemi Covid-19 setelah berkurangnya atau terhentinya penerbangan internasional akibat pemberlakuan lock down di beberapa negara.

Pemberlakuan Permenhub No. 25/2020 semakin membuat industri penerbangan nasional terpuruk akibat pembatasan pengangkutan dalam rangka mencegah mobilitas penumpang yang mudik.

Pada situasi yang demikian terjadi perubahan pola pengangkutan penumpang untuk menjadi angkutan barang agar tdak terhenti sama sekali armada pesawatnya, sehingga terjadi perubahan pola dan waktu pendistribusian barang yang menggunakan pesawat.

Perang Harga

Jika sebelumnya distribusi barang yang menggunakan pesawat penumpang dapat dikirim sesuai dengan jadwal penerbangan yang sudah pasti, maka pada masa setelah diberlakukan Permenhub No. 25/2020 telah terjadi ketidakpastian jadwal pengiriman barang melalui angkutan udara.

Selain itu terjadi perubahan biaya menjadi lebih mahal untuk pengiriman melalui angkutan udara ini. Menurut pengamatan, belum terjadi perang harga maskapai sehingga menjadi biaya antaran barang yang menjadi lebih murah saat ini. Jika yang terjadi di angkutan darat, sangat mungkin saat ini ada perang tarif atau insentif tapi belum untuk angkutan laut apalagi udara.

Namun demikian, belum terjadi suatu perbaikan yang sangat besar bagi kegiatan pelaku logistik dan angkutan barang dikarenakan masih terhentinya sebagian besar kegiatan industri barang produsen dan perdagangan besar.

Hambatan ini banyak dialami pelaku logistik yang menjalankan kegiatan B-to-B , sedangkan bagi kegiatan yang cenderung ritel atau B-to-C / C-to-C terutama kegiatan berbasis online, kurir dan same day delivery justru dirasakan kenaikan volume hingga 20% -30% akibat pergeseran pola belanja masyarakat selama penerapan PSBB dan work from home.

Oleh karenanya, pemerintah telah memberikan stimulus dan relaksasi kepada pelaku jasa pengurusan transportasi dan bidang logistik lainnya terkait bidang perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.

Relaksasi dan stimulus yang diberikan pemerintah hingga saat ini diharapkan dapat  membantu bagi pelaku logistik terdampak untuk bisa hidup bertahan selama masa pembatasan social akibat pandemi Covid-19.

Peran ALFI

DPP ALFI sangat peduli untuk membantu keberlangsungan usaha para anggotanya sehingga telah aktif berperan selama diskusi dan pembahasan Permenkes No.9/2020 tentang pedoman PSBB, serta sangat intens mengajukan usulan stimulus dan relaksasi perpajakan, perbankan dan lainnya bagi pelaku logistik terdampak wabah Covid-19.

Sementara itu, dalam kepentingan mendukung nilaiinilai kemanusiaan bahwa ALFI/ILFA berperan aktif pula membantu BNPB dalam pengendalian logistik selama penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Adapun untuk kegiatan bisnis di masa wabah Covid-19 diharapkan kepada anggota ALFI/ILFA seluruh Indonesia dapat tetap berkegiatan dengan selalu disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid -19 semakin luas.

Anggota juga disarankan untuk aktif mencari peluang peluang bisnis logistik yang masih lebih baik prospeknya di masa pandemi Covid-19 ini agar tidak terjebak dengan kondisi yang bisa membuat semakin terdampak akibat perubahan pola transaksi selama masa pandemi.


Penulis: Yukki N. Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI/ILFA & Trismawan Sanjaya, Vice Chairman DPP ALFI /ILFA for Supply Chain, Multimoda and e-Commerce
(hlz/hlz)


Komentar